Pedang Justitia mulai mengayun. Mungkin itulah yang terlintas dalam benak saya ketika membaca berita pagi ini. Berita ini menceritakan bahwa seorang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah dilaporkan oleh Cyber Indonesia yang diketuai oleh Muannas Alaidid dan Sekretaris Jenderal Jack Boyd Lapian ke kantor kepolisian Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait kebijakan Anies dalam penataan Tanah Abang yang menutup Jalan Jatibaru Raya untuk lahan PKL (Tempo.co). Kebijakan beliau mengenai penutupan jalan dinilai banyak pihak sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan.
Lebih lanjut, Muannas Alaidid dan Jack Boyd Lapian dari Cyber Indonesia sebagai pihak pelapor mengatakan bahwa Anies telah melanggar pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 12 tersebut berbunyi:
1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan
Indonesia adalah negara hukum. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, berapapun uangnya tidak akan lepas dari pengawasan hukum. Anies ketika melaksanakan kebijakan penutupan jalan tidak mengeluarkan perda maupun pergub. Sama sekali belum memiliki payung hukum saat menutup jalan tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004, ancaman pidana atas kebijakan yang telah dilakukan Anies adalah 18 bulan penjara atau denda Rp. 1,5 Miliar.
Ironis memang, apa yang dilakukan oleh Anies memang awalnya dari niat baik. Tapi kebijakan kontroversialnya ini melanggar hukum. Melanggar demokrasi dengan tidak mengindahkan saran dari pihak kepolisian. Kebijakan ini juga membuat jurang keadilan semakin lebar dengan adanya peristiwa pemogokan sopir angkot yang penghasilannya berkurang 50% (Tempo.co).
Seperti kata Bijak dari HAMKA, "Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim diatas nya." Semoga Anies segera sadar bahwa kebijakan yang diambilnya adalah sebuah kesalahan dan tidak malu untuk mengakuinya dan memperbaikinya. Sebagai rakyat Indonesia kita berharap Jakarta sebagai Ibukota kembali tertata dengan rapi tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan karena Jakarta sudah seharusnya menjadi poros dan contoh bagi kota-kota lainnya.