Siapa yang Peduli dengan Nasib Tenaga Honorer?

Hari ini Senin 20 November 2017 ribuan guru honorer dari tingkat SD, SLTP dan SLTA dari berbagai daerah di Indramayu Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut SK (Surat Keputusan) dari Bupati Indramayu untuk diangkat menjadi tenaga honor daerah.

Mereka sebenarnya menuntut penghasilan yang layak sebagai seorang pendidik yang bertugas mendidik putra-putri harapan bangsa. Karena selama ini mereka hanya mendapatkan honor tidak lebih dari 500 ribu per bulan bahkan ada yang di bawah itu dan dibayar setiap dana BOS cair.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pun tidak boleh lebih dari 15 % untuk membayar gaji honorer padahal kenyataannya jumlah tenaga honorer jumlahnya lebih banyak dengan guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau sekarang disebut ASN (Aparatur Sipil Negara).

Sebagai seorang yang pernah merasakan sebagai tenaga honorer, saya merasakan sendiri ketar-ketirnya mengatur keuangan. Beruntung saya mempunyai aktivitas sebagai seorang blogger yang bisa membantu perekonomian keluarga dari bayaran pay per post, pay per click dan lain-lain.

Bagi mereka yang murni hanya mengandalkan gaji dari honorer, tentu sangat tidak cukup untuk kelangsungan hidupnya bahkan hanya cukup untuk transportasi sehari-hari dari rumah ke sekolah bagi mereka yang menggunakan sepeda motor.   

Saat ini pemerintah pusat belum membuka lowongan CPNS untuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan alasan anggaran dan belum validnya kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

Padahal sudah sejak tahun 2014 hingga sekarang belum ada pengangkatan lagi. Sementara guru yang sudah pensiun dan meninggal dunia dalam kurun waktu selama 3 tahun jumlahnya sudah ribuan orang dan belum ada penggantinya.

Di berbagai daerah, memang pengangkatan guru honorer atau tenaga kependidikan tidak melalui sistem seleksi melainkan melalui kedekatan dan kekerabatan. Sehingga pemerintah daerah dan pusat tidak tahu menahu akan hal tersebut.

Pihak sekolah sendiri berdalih, dengan guru yang jumlahnya tidak seimbang antara guru dengan siswa maka salah satu caranya adalah dengan merekrut tenaga pendidik dan kependidikan honorer dari lingkungan terdekat dengan sekolah.

Polemik ini semakin hari semakin berlarut-larut karena tenaga honorer menuntut gaji sesuai dengan UMK (Upah Minimal Kabupaten). Sedangkan pemerintah daerah sendiri belum bisa memenuhi tuntutan tersebut karena anggarannya tidak mencukupi.

Komentar dari warganet (Facebook Arya Tio)

Untuk itu harus dicarikan solusi terbaik untuk tenaga honorer tidak hanya berkomentar negatif di media sosial terhadap guru honorer dengan kata-kata "Tinggal berhenti saja dan mencari pekerjaan lain", atau "Siapa suruh jadi pegawai honorer, kamu sendiri yang milih harus siap dengan resikonya, harus punya komitmen jangan cuma mengeluh, mending dagang cilok atuh".