Menjelang tanggal 30 September 2017, masyarakat di tanah air sedang ramai dengan berbagai isu seputar peristiwa percobaan kudeta berdarah yang gagal 52 tahun yang lalu. Ada instruksi Panglima TNI kepada para anggota TNI untuk menonton kembali film G30S/PKI garapan sutradara Arifin C. Noor, ada demo dan pembubaran paksa kegiatan seminar di LBH Jakarta, ada pernyataan presiden Jokowi agar film G30S/PKI dibuat kembali, ada forum diskusi membahas isu seputar PKI, ada berbagai pendapat dan komentar yang saling bertentangan maupun mendukung.
Terlepas dari itu semua, ada fakta sejarah yang tidak dapat diputabalik dan dipungkiri bahwa pada tahun 1965, telah terjadi upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kedua kalinya sejak kemerdekaan Indonesia. Setelah upaya kudeta pertama yang gagal di Madiun tahun 1948, PKI berulah kembali dengan menantang Angkatan Darat (AD) lewat pembunuhan keji terhadap 6 orang jenderal dan 1 orang perwira pertamanya. Para perwira tinggi TNI AD ini difitnah sebagai Dewan Jenderal yang hendak menumbangkan kekuasaan Bung Karno, sang Pemimpin Besar Revolusi.
Itu adalah fakta. Fakta bahwa, PKI yang takut jika terjadi sesuatu terhadap Bung Karno yang sedang sakit, memilih untuk menghajar AD lebih dulu dengan pertimbangan bahwa jika presiden Sukarno wafat sebelum PKI merebut tampuk kekuasaan di Indonesia maka sudah pasti PKI akan dihabisi oleh TNI AD mengingat bahwa secara tradisional, AD sangat membenci PKI yang dicap pengkhianat karena melakukan pemberontakan dipimpin Muso tahun 1948. Hal ini wajar jika menelaah lebih jauh ke dalam tubuh TNI AD.
Jenderal A.H. Nasution yang sangat berpengaruh di AD sejak wafatnya Jenderal Sudirman dan pensiunnya Jenderal TB Simatupang adalah tipikal jenderal bersih dan alim dan sangat taat beragama. Beliau benar-benar penganut Islam yang saleh. Sikap Nasution yang anti PKI sejak awal sejalan dengan sikap Jenderal Achmad Yani dan jenderal-jenderal AD lainnya yang sebagian dari mereka akhirnya gugur dibantai oleh PKI pada tahun 1965. AD di tahun 1948 yang sedang sibuk berperang dengan Belanda dibokong oleh PKI Muso di Madiun yang memakan korban prajurit TNI yang cukup banyak. Itulah asal muasal kebencian tradisional AD terhadap PKI.
Belakangan, ada berbagai versi cerita dan opini lain yang berkembang setelah tumbangnya Presiden Suharto dan Orde Barunya sebagai akibat dari terbukanya kran kebebasan berpendapat. Ada pendapat bahwa PKI bukan dalang kudeta yang sebenarnya. Ada opini lain bahwa pembunuhan para Jenderal AD adalah proses kudeta merangkak yang diotaki oleh Jenderal suharto, ada pendapat lain lagi bahwa kudeta gagal tersebut adalah operasi intelijen yang dibantu CIA untuk meredam pengaruh komunis di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Akan tetapi sampai saat ini belum terungkap secara terang benderang mengenai hal tersebut.
Yang pasti bahwa kudeta gagal tersebut terjadi ditengah memuncaknya perseteruan politik antara Tentara (TNI AD) dan PKI ditengah konstelasi politik Indonesia di bawah Bung Karno yang tengah berkonfrontasi dengan Malaysia. PKI yang berlindung dibalik konsep Nasakom Bung Karno tentu selalu khawatir akan kekuatan AD. Untuk itulah, masuk akal bila PKI bertindak defensif dengan mendahului menyerang AD.
Dukungannya kepada PKI adalah politiknya sebagai upaya mengendalikan AD yang ada dibawah pengaruh Nasution. Sebenarnya langkah pertama Bung Karno untuk memangkas kewenangan Nasution yang dominan di AD sudah mulai berjalan ketika berhasil melengserkan Nasution dari jabatan KSAD dan menedangnya keatas dengan memberi jabatan baru KSAB yang tidak memiliki kewenangan komando atas pasukan. PKI tentu saja terbantu dengan terdepaknya Nasution dari garis komando AD, namun sayangnya pengganti Nasution adalah Jenderal Achmad Yani si anak emas Bung Karno yang juga anti komunis. Dengan demikian, langkah maju PKI terhambat.
PKI sadar akan hal ini. Konfrontasi langsung dengan AD dibawah Yani sama saja berhadapan dengan Nasution. Oleh sebab itu, dilakukan langkah lain dibawa Biro Khusus PKI dengan berusaha melakukan penyusupan ke tubuh AD untuk melemahkan AD dari dalam dengan membina perwira-perwira AD yang disebut berpikiran maju. Infiltrasi yang dilakukan ke dalam tubuh AD disangka sudah melemahkan TNI AD karena memang ada golongan tentara yang berhasil dikader dan dipengaruhi.
Namun, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, AD yang didukung rakyat yang anti komunis dapat diselamatkan. Akhir kisah kudeta gagal itu sudah diketahui dan tercatat dalam lembar sejarah Indonesia yakni tumbangnya PKI dan orde lama pimpinan Bung Karno serta munculnya orde baru dipimpin oleh Jenderal Suharto, Pangkostrad yang kemudian menjadi Men/Pangad dan selanjutnya berdiri di panggung kekuasaan Indonesia sebagai Presiden RI ke-2 selama 32 tahun.
Fakta berikut adalah bahwa sesudah gerakan 30 September 1965 berhasil dipatahkan, AD benar-benar melakukan pembersihan. Sesudah PKI dibubarkan dan para pelaku utamanya dieksekusi, sejumlah perwira yang dicap PKI ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan. Selain itu sekian banyak orang dan tokoh politik yang berjaya di era orde lama kemudian menjadi tahanan dan hidup dipenjara bertahun-tahun tanpa pernah diadili terlebih dahulu. Inilah fakta sejarah dimana demi kepentingan politik, orde baru dibawah jenderal Suharto melakukan tindakan-tindakan luar biasa yang mengangkangi hukum. Akan tetapi jika menilik ke belakang, pada waktu sebelum terjadinya G30S/PKI manuver dan agitasi yang dilakukan oleh PKI untuk memperbesar pengaruhnya memakan korban yang tidak sedikit pula di kalangan tentara dan golongan-golongan lain yang berseberangan ideologi dan kepentingan dengan PKI seperti kaum alim ulama. Dengan demikian, kemungkinan tindakan pembersihan AD sesudah terjadinya G30S/PKI yang sepertinya diluar batas merupakan tindakan balasan terhadap aksi-aksi PKI sebelumnya.
Lebih lanjut, seperti telah diketahui bersama, akibat pembersihan PKI, ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia melayang akibat pembunuhan dan pembantaian oleh tentara. Mungkin ada perbantahan akan hal ini namun faktanya ada ribuan orang yang dituduh PKI, dicap PKI atau bahkan baru dicurigai PKI harus kehilangan nyawanya. Ribuan yang lain mesti diasingkan ke pulau Buru di Maluku sampai bertahun-tahun tanpa terlebih dahulu dapat membela diri. Itulah fakta sejarah bangsa Indonesia yang kelam yang sampai kini masih menyisahkan rasa dendam dan trauma yang sulit hilang. Namun, seiring waktu berlalu diharapkan luka-luka batin itu akan lekang dan hilang. Pembantaian dan pembersihan terhadap para anggota PKI, simpatisan, maupun orang-orang yang dicurigai sebagai PKI memang mengotori jalan sejarah Indonesia. Namun itulah fakta sejarah yang terjadi dimana seharusnya kenangan buruk ini menjadi pengalaman penting bagi kita semua.
Kini, 52 tahun berlalu setelah peristiwa berdarah itu terjadi, tatkala tatanan politik dunia sudah berubah jauh dan ideologi komunis secara umum hampir menjadi sejarah, kita bangsa Indonesia masih saja terjebak dalam lubang kebodohan karena gampang dipengaruhi dan cepat termakan isu-isu murahan tentang hantu PKI. Jika memandang kondisi global dewasa ini, ideologi komunis sudah kehilangan popularitasnya. Masyarakat dunia tidak tertarik dengan komunisme yang sentralistik, anti demokrasi, bersistem ekonomi terpusat dan tertutup dan pembatasan-pembatasan atau pengekangan terhadap kebebasan. Tengoklah Cina dan Kuba yang secara perlahan membuka diri dan pada gilirannya mulai berkembang. Bahkan Cina saat ini telah bangkit sebagai kekuatan ekonomi dan militer baru yang sangat berpengaruh. Cina berkembang dengan sangat pesat manakala mulai membuka diri.
Pertarungan politik domestik Indonesia yang cenderung berkompetisi secara tidak fair telah mendapatkan komoditi politik yang cukup yahud denga isu hantu PKI yang menakutkan. Sungguh menyedihkan dan memuakkan bagaimana ingatan kita dipenuhi oleh berita-berita palsu (hoax) yang memojokkan presiden Jokowi dengan mengkait-kaitkan beliau dengan PKI. Selain itu, sempat ada gerakan yang membuat heboh dimana para korban akibat pembersihan AD terhadap PKI dulu berkeinginan agar negara meminta maaf secara resmi kepada mereka atas pertimbangan hak asasi mereka yang telah dilanggar.
Lha, kalau itu yang terjadi maka kepada siapa keluarga para jenderal yang sudah dibantai secara keji akan meminta pertanggung jawaban? Kepada siapa keluarga para kyai dan alim ulama yang telah dibunuh oleh PKI dulu menuntut permohonan maaf? Bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan PKI sudah lama tamat riwayatnya sebagai partai politik? Bukankah tuntutan-tuntutan seperti itu adalah hal yang tidak masuk akal?
Disinilah kita sebagai anak bangsa Indonesia mesti mawas diri dan waspada. sebenarnya, hal-hal ini hanyalah strategi politik sekelompok orang yang mengambil keuntungan untuk memojokkan pemerintah dan TNI AD dengan tujuan melemahkan persatuan dan kesatuan kita bangsa Indonesia. PKI adalah hantu yang sengaja diciptakan karena komunisme tidak lagi menjadi ancaman global. Jika PKI benar-benar bangkit maka akan berhadapan dengan TNI maupun kekuatan-kekuatan domestik dan kekuatan besar Amerika yang sangat anti komunis.
Ada segolongan orang yang rindu akan kekuasaan namun tidak bernyali untuk bertarung secara adil dalam pemilu yang sah. Kalkulasi politik mereka memberikan kesimpulan bahwa posisi mereka lemah bila memainkan bidak-bidaknya diatas papan catur politik yang ada saat ini. Untuk itulah berbagai cara dihalalkan oleh orang-orang golongan ini. Mereka inilah hantu PKI itu sendiri. Mereka berusaha mempolitisasi fakta-fakta sejarah dengan memutarbalikan sekehendak mereka. Bahayanya, banyak generasi muda saat ini, generasi milenial, yang kurang pemahaman dan pengetahuannya akan fakta-fakta sejarah yang benar sehingga sangat rentan termakan isu mengenai peristiwa kudeta gagal PKI di tahun 1965. Generasi inilah yang disasar oleh golongan-golongan yang memiliki agenda politik tertentu untuk dibohongi.
Fakta sejarah dikaburkan dan dibuat sumir. Pihak yang menjadi korban digambarkan sebagai pihak yang melakukan kekejaman dan sebaliknya, pihak yang melakukan pemberontakkan digambarkan sebagai pihak yang dianiaya. Semua ini dilakukan hanya untuk kepentingan politik jangka pendek yang mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa. Politisasi sejarah bangsa akan membawa kita semua ke dalam polemik berkepanjangan yang berdampak buruk. Bila masyarakat terpancing emosinya dengan isu politisasi sejarah G30S/PKI ini maka akan terjadi gangguan keamanan dan ketidakstabilan politik yang pada gilirannya mempengaruhi perekonomian dan proses pembangunan. Ujung-ujungnya, berita-berita hoax akan bertebaran dan pemerintah yang dipersalahkan. Sunggung, suatu permainan politik yang kejam.
Untuk itu, marilah kembali kepada fakta sejarah bahwa para Jenderal AD sudah gugur membela kesaktian Pancasila, dasar negara Indonesia. Kembalilah kepada fakta bahwa kekejaman pembantaian para Jenderal AD dibalas dengan pembantaian ratusan ribu rakyat Indonesia sebagai upaya pembersihan PKI. Kembalilah kepada fakta bahwa kita bangsa Indonesialah yang menderita. Kembalilah kepada fakta sejarah bahwa pada tanggal 30 September 1965 telah terjadi prahara dan pengkhianatan terhadap negara Pancasila yang berdarah-darah. Itulah yang sebenarnya terjadi, bukan yang dipolitisasi.
AXL
