Potret Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Lantas Bagaimanakah Peran Kebijakan Publik?

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperlukan struktur perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang harus terus meningkat, seiring dengan peningkatan angkatan kerja rata-rata pertahun. 

Disamping itu, pergerakan ekonomi dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai kekuatan ekonomi domestik yang sangat penting. Pertumbuhan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui program strategis bersifat jangka pendek dengan memberikan porsi terbesar kepada sektor pengembangan usaha ekonomi mikro dan UKM. 

Namun, jika pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali justru akan mendorong terjadinya disparitas antar sektor, kesenjangan antar pelaku usaha ekonomi serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu diperkuat dengan pilihan kebijakan ekonomi yang memberikan pemihakan dan kesempatan serta akses luas kepada masyarakat. 

Perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi domestik tidak bisa mengandalkan pertumbuhan sebagai kekuatan utama dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli masyarakat, melainkan diperlukan afirmasi atau keberpihakan kebijakan sebagai instrumen penyeimbang dan menjadi agenda utama dalam mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha, akses terhadap sumber ekonomi serta kesetaraan dalam mengelola program ekonomi nasional. 

Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan persoalan klasik yang tidak pernah tuntas, sekalipun setiap rezim pemerintahan selalu berupaya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi (ratio gini) dan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai solusi kebijakan, namun upaya tersebut belum memadai, bahkan cenderung tidak beranjak turun. 

Kondisi ini semakin memprihatinkan, terlebih Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang cukup pelik, mulai dari daya beli masyarakat rendah, kesenjangan ekonomi antar pelaku, penguasaan konsentrasi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak yang kian menurun, ketersediaan anggaran belanja negara semakin terbatas serta pengendalian utang luar luar negeri yang tidak terkontrol. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pandangan ekonomi klasik percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan melalui peningkatan investasi modal yang dikombinasikan dengan penurunan berbagai hambatan (dereguasi dan insentif pajak) dalam proses produksi barang dan jasa. Pandangan ini memiliki kesamaan terhadap kebijkan pemerintah saat ini dengan strrategi pembangunan infrastruktur, deregulasi ekonomi, penurunan suku bunga dalam upaya mendorong investasi yang sedang berjalan.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. 

Sedangkan menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia terdapat tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). 

Ketimpangan ekonomi sebagai fakta sosial, jelas akan berpengaruh terhadap dampak pembangunan, sekalipun masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan pakar dan pengamat sosial bahwa masalah sosial tidak selalu berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh dampak ketimpangan pendapatan, namun kesenjangan ekonomi dan sosial tidak begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini, karena ia dapat menjadi jerami kering dan dapat tersulut oleh dampak pembangunan timpang dan akar kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.