Kawal Harta Negara Bersama BPK

Mungkin kita masih ingat sejarah kelam negeri ini dimana kata - kata "Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat", hanya sekedar omong kosong belaka. Karena kenyataan yang terjadi adalah "Bumi, air dan harta negara dikuasai oleh segelintir pejabat dan keluarganya, serta membuat rakyat melarat".

Sorak sorai kemerdekaan bangsa yang lepas dari penjajahan terasa seperti euforia sesaat saja. Karena di masa perjuangan berikutnya, di masa awal pembangunan negara, dimana negeri tercinta yang katanya memiliki kekayaan alam berlimpah yang digadang - gadang dapat membawa Indonesia menuju kehidupan yang makmur dan sejahtera, ternyata berakhir dengan jalan di tempat saja.

Penyalahgunaan kekuasaan,  mismanajemen, korupsi kolusi nepotisme dilakukan bersama-sama oleh mereka yang mengaku wakil dan pelayan rakyat, untuk menggemukkan dompetnya. Semua itu terjadi di depan mata, dilakukan secara sadar, tanpa rasa malu bahwa perbuatan itu telah menodai perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan. Semua itu  menjadikan negara ini begitu terbelakang dan terlilit kemiskinan. Dan semua itu menyakiti hati rakyat.

Rakyat.
Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat selain hanya melihat.
Dan dalam hati menghujat ulah pejabat.
Lantunan doa dan harapan untuk negeri yang terpanjat,
sepertinya hanya numpang lewat.

Untungnya selalu ada pejuang - pejuang yang berdiri untuk negeri ini.  Orde lama dan orde baru telah terlewati.  Dan sampailah kita di era reformasi. Yang menjanjikan keindahan demokrasi. Kebebasan berpolitik dan  berekspresi.

Perubahan yang dijanjikan reformasi  menuntut negeri ini untuk terus belajar dan memperbaiki sistem pemerintahan yang terlanjur tidak sehat. Tapi tetap saja, wewenang dan kekuasaan masih saja membuai. Isu korupsi dan tindakan penyelewengan lainnya masih bergulir panas dan mengancam keutuhan harta negara.

Rakyat. Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat?

***

BPK Kawal Harta Negara

Hingga kini, korupsi dan bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaan lainnya masih saja jadi musuh bersama yang menggerogoti dari dalam. Akibatnya tidak hanya merugikan negara, namun juga menyengsarakan rakyat. Kecewa boleh tapi pesimis jangan. Karena negeri ini butuh harapan dan optimisme agar terus maju dan berkembang. 

Bisa kita rasakan sendiri bahwa Indonesia saat ini secara bertahap sedang menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ditambah lagi masyarakat yang tidak terkekang dan bebas menyuarakan aspirasinya. Pada masa ini pemerintah berusaha membuktikan diri dengan kinerja maksimal, termasuk dalam bidang pemberantasan korupsi. Sebagai bukti, hasil Survey Nasional Anti Korupsi Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Polling Center menunjukkan bahwa pemerintah dinilai semakin serius memberantas korupsi pada tahun 2017. Yang terhangat tentu saja kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan ketua DPR RI. Tidak seperti dulu yang sudah menjadi rahasia umum, saat ini pejabat negara harus berpikir ratusan kali jika berniat melakukan tindak korupsi, karena pemerintah kini semakin tegas. 

Selama ini pemberantasan korupsi selalu identik dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun perlu kita ketahui bahwa ada satu lembaga yang tidak hanya turut andil dalam masalah pemberantasan korupsi namun juga mempunyai peranan penting dalam menjaga harta negara demi mewujudkan pemerintahan bersih. Lembaga itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).