Permukiman Yahudi di wilayah Palestina, seperti di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, merupakan salah satu sumber perselisihan antara Israel dan Palestina.
Berdasarkan hukum internasional, tindakan Israel untuk menempatkan warganya di tanah yang diduduki sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967 dikategorikan sebagai pelanggaran.
Amerika Serikat adalah bagian dari konsensus internasional ini dan selalu merujuk permukiman-permukiman tersebut sebagai "tidak sah". Namun, sikap itu berubah pada Senin, 18 November 2019.
- Palestina kecam AS soal permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman keamanan dengan 'hukum rimba'
- Bentrokan Israel dan milisi Palestina di Gaza: Mengapa Hamas memilih menahan diri?
- Mengapa Yordania mengakhiri perjanjian sewa lahan perbatasan bagi petani Israel?
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan bahwa AS tidak lagi menganggap permukiman Yahudi di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal.
"Menyebut pendirian permukiman warga sipil tidak konsisten dengan hukum internasional, tidak berhasil. Hal itu tidak memajukan upaya perdamaian," ujar Pompeo.
Otorita Nasional Palestina mengatakan teritori-teritori ini adalah kepunyaan Palestina yang ingin dijadikan sebagai wilayah negara mereka di masa mendatang.
Palestina menolak keputusan AS, yang disebut risiko bagi "stabilitas global, keamanan, dan perdamaian. Palestina bahkan mengancam mengubah hukum internasional dengan "hukum rimba".
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyambut gembira keputusan AS. Menurutnya, perubahan sikap AS "membenarkan kesalahan sejarah" seraya meminta semua negara menempuh langkah serupa.
Wartawan BBC di Timur Tengah, Barbara Plett-Usher, melaporkan bahwa langkah ini tidak hanya melemahkan kerangka hukum bagi proses perdamaian, termasuk hak nasional Palestina dan prinsip menentukan nasib sendiri, tapi juga mendorong gerakan perluasan dan pendudukan permukiman Yahudi.
Mari kita tinjau beberapa pertanyaan untuk membantu memahami konflik Israel-Palestina.
Apa yang dimaksud permukiman Israel ?
