Mohon tunggu...
Dedy Sudirman
Dedy Sudirman Mohon Tunggu... Penulis

Sedang Belajar Menulis. Penyumbang Cerita, Fikiran, Gagasan, Pendapat, Kritik dan Saran

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi

Refleksi Tindakan Para Koruptor

21 Oktober 2020   12:28 Diperbarui: 24 Oktober 2020   15:39 23 3 0 Mohon Tunggu...

Orang tua saya bilang “Mama mimpi, kamu mutilasi orang”. Papa saya bilang “Takutnya kamu mau cepat kaya tapi dengan jalan pintas”.

Saya jawab saja saya masih waras, maksud pernyataan itu tidak ada hubungannya antara mau kaya dengan mutilasi orang. Saya disini ingin menjelaskan saja bahwa kalau mau cari uang ada 2 cara:  mau cari dengan jalan sejuk atau cari uang dengan cara panas.

KRONOLOGI LITERASI ASN

Dari data kompas yang saya dapat, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebesar Rp 1.029,86 triliun pada 2021. Berikut daftar 15 K/L dengan anggaran terbesar di APBN 2021: 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 149,81 triliun, 2. Kementerian Pertahanan Rp 136,99 triliun, 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 111,97 triliun, 4. Kementerian Sosial Rp 92,81 triliun, 5. Kementerian Kesehatan Rp 84,29 triliun , 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 81,53 triliun, 7. Kementerian Agama Rp 66,96 triliun 8. Kementerian Perhubungan Rp 45,66 triliun, 9. Kementerian Keuangan Rp 43,30 triliun, 10. Kementerian Pertanian Rp 21,83 triliun, 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 16,95 triliun, 12. Kementerian Hukum dan HAM Rp 16,95 triliun, 13. Makhkamah Agung Rp 11,23 triliun, 14. Badan Intelejen Negara Rp 9,27 triliun, 15. Kejaksaaan Agung Rp 9,24 triliun.

Saya melihat hampir di seluruh K/L orang mencari uang dengan menghalalkan segara cara alias cari uang panas administratif dan teknis  dengan cara menjual belikan jabatan jabatan strategis untuk diri sendiri bahkan untuk kepentingan politik personal maupun kepentingan partai politik. Korup adminstratif misalkan dengan menggunakan instrumen kepegawaian untuk menjadi CPNS butuh uang antara 75juta s.d 150 juta (zaman orde baru dulu harga cpns bernilai 1 buah motor tetapi zaman sekarang harga cpns bernilai 1 buah mobil), kenaikan pangkat, SK jabatan dan seterusnya semua ada uangnya. Menggunakan instrumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk memperbanyak uang pribadi adalah kenyataannya yang tak terbantah. Menggunakan, memanupasi  uang APBN untuk memperkaya diri sendiri sebagai bukti nyata rusaknya Akal Budi seseorang (Akal budi saya menggukan istilah kata ini dari Immanuel Kant). Bahkan yang gilanya lagi birokrator, legislator dan yudikator untuk naik haji pun dibiayai oleh K/L. Sudahlah naik haji dapat uang pulak. Dari sisi administratif bersifat teknis lebih parah lagi dan gila-gilaan. Banyak direktorat-direktorat K/L, UN, UIN, yang markup uang besar-besar mulai dari eselon 1 sampai staf.

Apa ini bukannya sudah rusak moral, akal budi seseorang?

Ini jelas menghancurkan negara. Korupsi menjadi senjata yang paling tajam seseorang untuk menjadi kaya. Ya, ini jalan satu satunya bagi mereka. Tidak ada jalan lain. Apa mereka merasa puas setelah mendapatkannya? Tentu belum. Mereka akan menambah, mempertahankan kekayaan, eksistensi, reputasi mereka di kanto dengan membuat keputusan keputusan politik untuk mengamankan kebersamaan dari kejaran BPK dan KPK.

Kalau kita fikir apakah mereka bahagia? Tentu sangat tidak. Mereka cemas gelisah dan was was kalau kalau mereka ketangkap. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka membuat kesepakatan rahasia secara bermusyawarah dan berjamaah dengan cara membuat legacy yang menguntungkan dan mengamankan mereka. Mereka mencoba menyuap, menyogok yang dianggap radikal dalam pemikiran akal sehat. Mereka memaksa membayar dengan segala cara polisi polisi kementerian/lembaga yang mereka anggap idealis/ keras/kepala batu/ susah diatur dan nggak mau di kasih barang/uang. Karena mereka tidak senang dan usahanya gagal maka secara diam diam perlahan mereka menyingkirkannya.

Didalam data empiris hampir 90% mereka-mereka adalah aktor yang memainkan peran peran mulai dari peran peran biasa saja sampai pada peran peran yang strategis diberbagai K/L. Pembagian hasil sama nggak? Ya beda dong. Masak tukang sapu dkk dengan Dirjen, Sekjen, Menteri, Kepala biro, Direktur sama pembagian hasilnya. Yang bener aja dong. Bagaimana kalau diantara mereka merasa dirugikan dari hasil pembagian? Apa mereka yang tukang sapu dan yang sekelas mereka akan membuka persoalan/teriak? Nah disini uniknya. Meskipun kecewa tapi mereka tetap bertahan karena mereka berfikir susah mencari pekerjaan. Dari hasil diskursus intern mereka adalah yang satu bilang “wah ini nggak adil, masak kita dikasih Cuma segini”. Yang lain bilang ”ini rezeki kita udahlah terima aja, kalau berisik nanti bisa dimutasi/dipecat kita”. Yang lainnya bilang “ini sudah takdir Tuhan”, dst. Apakah mereka naik pangkat terganggu? Ya, yang nurut naik, yang melawan ditunda. Yang ikut, mereka akan diberi peran tambahan, peran penting, bahkan promosi jabatan. Pakai fit and Proper test? Itu hanya prosedur saja sesuai dengan Permen K/L. Padahal nama-namanya sudah ditentukan dengan kriteria utamanya adalah yang nurut/patuh dan ikut bukan melihat kecerdasan/inovatif, powerskill/kreatif, ide/gagasan.

Pertanyaan besar dan paling penting saya tentang moral dan keadilan adalah Bagaimana Membangun Moral Dan Akal Sehat Para Aktor Untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan? Wow, berat banget.

TESIS PENGUASA

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN