Penyaluran kredit yang sehat di perbankan telah menjadi tolak ukur dalam menggerakkan sektor riil sebagai penopang bantalan pertumbuhan ekonomi. Namun penyaluran kredit perbankan masih perlu dipertanyakan kualitasnya akibat kebijakan restrukturisasi yang membuat debitur dapat menunda pembayarannya sehingga tingkat ketertagihannya masih dianggap sehat.
Kebijakan restrukturisasi kredit telah diatur melalui Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian sebagai kebijakan countercyclical. Melalui kebijakan tersebut, rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet dapat ditanggulangi.
Saat ini, tingkat kredit macet kisaran  4% dan jika kebijakan restrukturisasi kredit tersebut tidak dikeluarkan, rasio kredit macet bisa mencapai 16%. Oleh karenanya, kualitas penyaluran kredit kita tidak serta mertA mencerminkan kondisi sebenarnya akibat banyak potensi kredit macet yang kemudian mengalami penundaan selama pandemi Covid-19.
Padahal, di sisi lain penempatan dana dari pemerintah ke sejumlah bank untuk meningkatkan likuiditas merupakan upaya yang bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar masalah perbankan di masa pandemi Covid-19.
Kebijakan penempatan dana sangat berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor perbankan karena bunga yang tinggi, menimbulkan ketidaksesuaian (mismatch), sehingga akhirnya tidak dapat dimanfaatkan maksimal karena durasinya tidak bisa melebihi satu tahun anggaran.
Karena itu, pemerintah sudah seharusnya mengajak OJK dalam pembahasan proyeksi ekonomi makro sehingga kebijakan yang menggunakan instrumen fiskal dan belanja negara dapat dirumuskan secara komprehensif. Pemerintah bersama Bank Indonesia harus mampu menentukan target pertumbuhan ekonomi selama maupun sesudah pandemi sebagai penjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga.
Selain itu, hanya OJK yang mampu memproyeksikan pertumbuhan kredit sektor perbankan untuk disalurkan kepada berbagai sektor riil. Terlebih masing-masing sektor riil yang selama ini mendapatkan bantuan kredit dari sektor perbankan telah memberikan kontribusi secara sektoral terhadap agregat pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi bantalan penopang agar kontraksi ekonomi tidak jatuh terlalu dalam.
