Pada Januari 1906, pemimpin Zionis, Chaim Weizmann, bertemu dengan Lord Arthur  James Balfour. Kala itu, Balfour baru beberapa pekan purnatugas sebagai Perdana Menteri Inggris. Namun, ia tetap menjadi salah satu politisi penting dengan jabatan Ketua Partai Konservatif dan pemimpin oposisi di parlemen.
Saat tuntutan itu disampaikan, populasi Yahudi di Palestina tidak sampai 10% dari keseluruhan penduduk di wilayah itu. Sebagian orang Yahudi di sana diusir oleh Kesultanan Turki Usmani, penguasa Palestina kala itu. Pengusiran ini membuat orang Yahudi semakin gencar melobi Inggris. Apalagi, mereka melihat tanda kekalahan Turki dalam Perang Dunia I. Belakangan, Turki memang kalah dan harus menyerahkan sebagian wilayahnya, termasuk Palestina, kepada negara-negara Sekutu. Inggris menjadi pemegang mandat di Palestina pada 1920 hingga 1948.
Dalam rapat pada 2 November 1917 di Kementerian Luar Negeri Inggris akhirnya diputuskan, Inggris berjanji mendukung penyediaan tanah air Yahudi yang dituliskan dalam Deklarasi Balfour 1917 tersebut. Sejak Deklarasi Balfour, berduyun-duyun warga Yahudi dari Eropa berimigrasi ke wilayah Palestina.Â
Saat negara Israel dideklarasikan pada 1948, sekitar 750.000 warga Arab Palestina mengungsi atau diusir dari kampung halaman dan 400 desa warga Arab Palestina dihancurkan. Inggris pun mengeluarkan regulasi yang membuka jalan bagi kemudahan imigrasi warga Yahudi dari mancanegara, khususnya Eropa, ke wilayah Palestina. Bahkan, Inggris ikut andil membentuk milisi Yahudi bersenjata guna mengantisipasi perlawanan warga Arab Palestina.
100 Tahun Deklarasi Balfour 1917
Pasca seabad Deklarasi Balfour itu, rakyat Palestina kini semakin kehilangan segalanya. Sebaliknya, negara Israel dan rakyatnya semakin berjaya dengan berbagai kemajuan. Untuk menandai 100 tahun Deklarasi tersebut, warga Palestina berunjuk rasa di jalan-jalan di Tepi Barat. Di Ramallah, 3000 orang berunjuk rasa dari pusat kota ke Kantor Konsulat Inggris. Mereka mengibarkan bendera hitam dan spanduk yang bertuliskan "100 Tahun Penyangkalan."
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam artikel yang dimuat koran Inggris, The Guardian, menyatakan bahwa Inggris bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan di wilayah Palestina. Saatnya Inggris melakukan perannya untuk memulai langkah yang tepat menghentikan pendudukan, sebagaimana diperintahkan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional. Resolusi itu termasuk pengakuan kedaulatan Palestina berdasarkan garis batas 1967 dengan ibu kota di Jerusalem Timur.
Disatu sisi, Perdana Menteri Inggris, Theresa May dan Benjamin Netanyahu bertemu dalam jamuan makan malam di kediaman resmi Perdana Menteri Inggris di London untuk merayakan 100 tahun Deklarasi Balfour. May mendesak Netanyahu menghentikan permukiman ilegal dan menyatakan Inggris tetap berkomitmen pada solusi dua negara. Sementara itu, Netanyahu menyatakan Palestina seharusnya menerima tanah air dan negara Yahudi. Jika hal itu terjadi, perdamaian bisa terwujud. Ia juga berharap proses perdamaian yang didorong Amerika Serikat operatif dan yakin Presiden Donald Trump dapat membawa Israel dan Palestina ke meja perundingan.
Referensi:
"Sepucuk Surat," Trias Kuncahyono, Kompas, 5 November 2017, hal. 4.
"Palestina, Seabad Deklarasi Balfour," Musthafa Abd Rahman, Kompas, 4 November 2017, hal. 8.
"Palestina Menggugat," Kompas, 3 November 2017, hal. 9.
