Mohon tunggu...
Dhita Mutiara Nabella
Dhita Mutiara Nabella Mohon Tunggu... Program Officer Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia - Pendiri Komunitas Cerita Iklim

Dhita Mutiara Nabella merupakan pemuda berusia 23 tahun yang memiliki ketertarikan untuk mendalami isu tentang krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, ia bekerja sebagai Program Officer di Pusat Riset Perubahan Iklim, Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga mendirikan komunitas Cerita Iklim yang menjadi tempat bagi para pemuda untuk berdiskusi dan belajar bersama tentang krisis iklim.

Selanjutnya

Tutup

Lingkungan

Pidato Presiden Jokowi di Leaders Summit on Climate: Apakah Sesuai dengan Kenyataannya?

2 Mei 2021   17:02 Diperbarui: 2 Mei 2021   17:12 204 2 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Pidato Presiden Jokowi di Leaders Summit on Climate: Apakah Sesuai dengan Kenyataannya?
Presiden Jokowi menyampaikan 3 pemikiran utama terkait pengendalian perubahan iklim di Indonesia. (Sumber: https://setkab.go.id)

Pada tanggal 22 April, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, Presiden Amerika, Joe Biden, turut mengundang 40 kepala negara untuk membicarakan terkait permasalahan iklim, termasuk mengundang Pak Jokowi. Terdapat tiga pemikiran yang disampaikan Pak Jokowi dalam forum tersebut.

"Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia melalui kebijakan pemberdayaan dan penegakan hukum. Laju deforestasi di Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektar, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82% disaat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas. "

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, dikutip dari CNN Indonesia, menyatakan bahwa pidato Presiden tersebut tidak memiliki kepekaan terhadap krisis iklim yang sedang terjadi, khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Yosi Amelia, Program Officer Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, dikutip dari website Madani Berkelanjutan, menyatakan bahwa pencapaian yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu saja belum cukup. Diperlukan upaya untuk memperkuat komitmen di sektor penggunaan lahan dan perubahan tata guna lahan kehutanan, yang menjadi salah satu sektor emisi terbesar di Indonesia. Misalnya dengan memperkuat kebijakan penghentian pemberian izin baru dengan menambahkan 9,4 juta hektare hutan alam yang belum dilindungi, dan target restorasi gambut yang tidak hanya pada ekosistem gambut yang berada di luar area izin/konsesi namun juga ekosistem gambut yang berada di dalam area izin/konsesi.

"Kedua, kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Kami menyambut baik COP26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Kami menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050, namun agar kredibel komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa, jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real, dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan."

Beberapa negara lainnya telah menyampaikan komitmen yang lebih ambisius, termasuk negara Brazil yang juga memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Sementara itu, Indonesia dengan pemilik hutan hujan tropis di dunia terbesar setelah Brazil tidak menunjukkan komitmen zero emission pada tahun 2050. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden diawal yang mengatakan bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim. Mengutip pada hasil diskusi di Thamrin School Summit: Indonesia Civil Society View on Climate Crisis, yang turut mengundang puluhan para ahli antar generasi, menyatakan bahwa sangat disayangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia memiliki target zero emission pada tahun 2070. Meskipun demikian, Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki skenario zero emission di tahun 2045, 2050, 2060, dan 2070. Oleh karena itu, diperlukan desakan kepada Presiden untuk mengambil keputusan yang lebibh ambisius dalam menangani krisis iklim ini.

"Untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, kemitraan global harus diperkuat. Kita harus membangun kesepahaman, membangun strategi, dalam mencapai net zero emission, dan menuju UNFCCC COP 26 Glasgow. Indonesia sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 ha di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia. Kami sedang melakukan rehabilitasi mangrove, hutan mangrove seluas 620.000 ha sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon sampai 4 kali lipat dibandingkan hutan tropis. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi termasuk investasi untuk transisi energi. Peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai Lithium dan kendaraan listrik. Presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerja sama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga terus mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan."

 

Pernyataan Pak Jokowi yang menginggung terkait bahan bakar nabati, khususnya biofuel, diperlukan pengawasan dan perhatian yang ketat supaya tidak mengorbankan hutan alam Indonesia untuk menjadi hutan tanaman energi dengan memperluas perkebunan sawit.  Pembukaan lahan tersebut akan beresiko untuk meningkatnya deforestasi di Indonesia. 

Pada akhirnya, Indonesia perlu merefleksikan kembali target pencapaian zero emission, yang saat ini masih berada pada tahun 2070, supaya bisa lebih cepat, setidaknya di tahun 2050. Selisih waktu 20 tahun tersebut sangat menentukan kehidupan generasi anak-anak muda saat ini di masa depan nanti. Diperlukan political willingness dari para pemangku kebijakan untuk menjadikan isu krisis iklim ini merupakan permasalahan yang genting dan menyangkut hidup masyarakat Indonesia.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN