Project Avenger : Upaya Pemerataan Pembangunan

Sebelum Bapak Jokowi menggemparkan dunia dengan pidatonya Avengers dan Thanos, saya dan teman saya di tahun 2015 sudah berdiskusi tentang proyek yang kami namakan Project Avenger. Sebut saja dia Azwar, seorang Demand Supply Planning Manager disalah satu perusahaan multinasional, sahabat sekaligus oli penggerak otak sebagai teman diskusi walaupun kami hidup di pulau yang berbeda. Berangkat dari ide 'gila' Azwar, kami memulai diskusi proyek ini. Sebagai orang yang berada di birokrasi pemerintahan, saya percaya ide-ide dari pihak diluar pemerintah pasti menarik, termasuk Project Avenger yang disodorkan Azwar ini. Ya, kami sadar apa yang kami diskusikan ini hanya sebagai wacana kami, jauh sekali untuk mewujudkannya. Tapi memikirkan Negeri adalah kenikmatan tersendiri bagi kami.

Latar Belakang Project Avenger :

• Tidak meratanya pembangunan di Indonesia Timur;
• Tidak tereksekusi dengan baik beberapa tender di Indonesia timur, meski sudah dianggarkan APBD, maupun APBN, maupun dana Hibah;
• Tidak termonitornya beberapa bidang seperti kesehatan, pendidikan dan potensi area.

Tujuan Project Avenger :

• Mengoptimalkan pembangunan daerah di wilayah-wilayah Indonesia Timur dengan tidak merusak budaya lokal (Infrastruktur dan jalurnya yang diupgrade);
• Meratakan distribusi dokter, guru, komoditas di Indonesia Timur;
• Menyeimbangkan posisi Indonesia agar tidak berat sebelah.

Metode Project Avenger :

1. Memilih satu Project Leader : Project Leader ini langsung melapor ke Menko, dan cc ke Presiden. Project Leader ini akan membawahi masing-masing 1 orang ahli di bidang-bidang spesifik tertentu. Ahli/praktisi ini lah yang diibaratkan seperti team avenger.
2. Menetapkan anggota grup project: Terdiri dari minimal: Praktisi Kesehatan, Praktisi Pendidikan, Praktisi Perdagangan, Praktisi Tata Kota, Praktisi Distribusi Logistik, Insinyur sipir, Insinyur Minyak&Gas, Praktisi Enterpreneur, Praktisi Tata Negara dan Administrasi, Praktisi Ekonomi, Praktisi Pariwisata, Akuntan, dan AUDITOR.
3. Team Avenger ini ditargetkan 6 bulan 1 wilayah. Misalnya, di Semester 1, mereka ditugaskan ke Kepulauan Aru. Di Kepulauan Aru, masing-masing praktisi ini jalan dan melakukan Pemetaan sesuai bidangnya. Pemetaan segala bidang dan seluruh elemen. Mau jalan, sekolah, wisata, pasar, dll. Hasil dari pemetaan ini tinggal dirapatkan bersama Project Leader. Setelah dipetakan, keseluruhan dibuatkan 1 proposal yang mana isinya ada 2 : Infrastruktur/Fisik atau kebutuhan2 yang dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan; dan kedua Logistics/Support misal kebutuhan Guru, Dokter, Kebutuhan pangan, Buku, Support Potensi Wisata, potensi usaha daerah, potensi export, dll.
4. Dari proposal tersebut, jika sudah mendapat persetujuan Menko dan Presiden, segala kebutuhan Infrastruktur/Fisik dikirimkan untuk dilakukan pembangunan. Setelah itu, disusul dikirimnya Support/Logistic.
5. Dalam minimal 6 bulan, area tersebut sudah bisa menjadi area yang punya posisi tawar yang tinggi.
6. Dan tak lupa, Auditor itu juga bekerja melakukan pengawasan proposal, termasuk audit Pemerintah Daerahnya.
7. Untuk area yg dipakai project, segala bentuk APBD, dan dana lain dipause dulu, karena biar gak dobel anggaran. Dan saat team avenger datang, yang mendampingi adalah Pegawai pemerintah lokal.

Hambatan Project Avenger :

• Politik kekuasaan

Dari kacamata birokrat (walaupun tidak sepenuhnya) untuk memperoleh suatu jabatan pimpnan proyek / pimpro, biasanya tergantung 'kedekatan' dengan penguasa. Kedekatan disini bisa subyektif / obyektif. Kedekatan obyektif dilihat dari keahliannya, ilmunya, ditambah cocok dengan penguasa. Kedekatan subyektif dilihat dari kedekatan personal dengan penguasa. Penguasa ( dalam hal ini Presiden dan para pembantunya dan mentri yang terkait ) harus jernih hatinya. Biasanya yang menang kedekatan subyektif. Tidak peduli orang itu ahli / tidak ahli. Mindset seperti ini harus ditata ulang.

• Politik anggaran.

Ini yang lebih sulit. Program pemerintah bisa gagal disini. Politik anggaran melibatkan DPR. Jadi sebagus apapun program pemerintah kalau anggaran tidak disetujui, Batal. Disini banyak loby-loby. Entah mau memasukkan koleganya, keluarganya dalam proyek atau jatah dari dana program itu sendiri. Makanya sebenarnya perlu hubungan yang baik antara legislatif dan eksekutif. Dan sekali lagi, perlu pembentukan ulang mindset dan attitudenya.

Kami juga memikirkan bagaimana Project Avenger ini dipakai untuk daerah asal kami, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai perantau, kami masih peduli dan memikirkan kampung halaman. Tiap daerah kecamatan diisi 1 Team Avenger dengan pimpinan langsung Camat. Tetapi sekali lagi, pemilihan camat ini rentan dengan politik kekuasaan. Maka lebih baik, pimpinan proyek dan team avengernya berasal dari luar pemerintahan dengan sistem Lelang. Seperti lelang jabatan di DKI Jakarta. Jikalau  saya yang menjadi Bupati, saya punya kuasa untuk menggunakan Project Avenger ini. 

Diskusi proyek ini kami tutup dengan harapan semoga cita-cita kami untuk kebaikan Negeri bisa terlaksana dengan baik. Entah itu kami atau orang lain yang mempunyai tugas mulia untuk melaksanakannya. Di birokrasi pemerintahan harus pintar. Pintar teknis pekerjaan juga pintar berhubungan dengan orang lain. Attitude garis besarnya. Kami kira apapun pekerjaannya, 2 hal itu yang berlaku. Politik bukanlah untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana bisa bermanfaat bagi umat.