Sejak Maret 2020, Indonesia turut menjadi negara terdampak global pandemic Covid-19. Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor yang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Indonesia memiliki pesona alam yang indah dan memiliki daya tarik tersendiri umumnya bagi wisatawan mancanegara. Faktanya, sektor pariwisata telah berkontribusi terhadap PDB Nasional dengan realisasi devisa mencapai Rp 280 Triliun pada tahun 2019.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), akumulasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia dari bulan Januari - September 2020 adalah sebanyak 3.562.255 wisatawan ini mengalami penurunan sebesar -70,57%, dibandingkan dengan bulan Januari - September 2019 adalah 12.102.672 wisatawan.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini dapat dilihat dari 26 pintu masuk utama. Tiga pintu masuk besar wisatawan manca negara mengalami penurunan dengan perbandingan tahun 2019-2020, diantaranya yaitu : Ngurah Rai mengalami penurunan sebesar -77,54% , Soekarno-Hatta mengalami penurunan sebesar -79,89 dan Batam+Hang Nadim mengalami penurunan sebesar -78,67%.
Dari data tersebut, penurunan kunjungan wisatawan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan pemerintah daerah untuk membatasi kunjungan wisatawan dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan pernah menyatakan, perlu ada upaya untuk pemulihan serta meningkatkan sektor pariwisata, khususnya upaya peningkatan kontribusi dari turis domestik.
Arahan Menko Luhut beliau menegaskan bahwa turis domestik inilah yang mendorong dan menopang sektor pariwisata. Indonesia sendiri sebesar 54-56 persen ditopang oleh turis domestik dan sisanya dari mancanegara.
Pemerintah pun juga tengah mendorong sektor quality tourism, atau destinasi wisata, SDM pariwisata, dan atraksinya yang lebih berkualitas. Karena menurut Travel and Tourism Index bahwasanya kita harus lebih memperhatikan kebersihan dari setiap destinasi wisata, dan harus dikembangkan lebih baik lagi.
Untuk itulah, Kemenko Marves bersama dengan Kemenparekraf, KLHK, dan Kemen PUPR yang berada di bawah koordinasinya, akan mengembangkan program CHS atau Clean, Hygiene, and Safety. Hal penting lainnya mengenai Protokol Kesehatan di destinasi wisata. Ia mengatakan, pihaknya dan beberapa K/L terkait lainnya sudah merampungkan draf regulasi mengenai hal itu.
Sektor pariwisata Indonesia dapat kembali berjalan normal dan memberikan dampak positif terhadap PDB nasional untuk menunjang peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Wishnutama melaksanakan sosialisasi serta simulasi Health Safety and Security Protocol, untuk membuka kembali Pariwisata Indonesia melalui penerapan kebijakan "3K" yaitu Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan dengan dukungan 23 Kementerian dan Lembaga sebagai salah satu rangkaian paling akhir dari langkah penyusunan dan penerapan protokol kesehatan untuk medukung pemulihan sector pariwisata nasional agar lebih berkualitas, aman, dan nyaman . Sosialisasi ini disiarkan melalui siaran langsung di laman Youtube Kemenparekraf yang dilaksanakan di Hotel Inaya Bay Komodo, Labuan Bajo, NTT, Kamis (12/11/2020).
Dengan adanya protokol kesehatan di sektor pariwisata, nantinya akan memudahkan bagi stakeholder baik di pusat maupun daerah, kita juga sudah dapat masukan dari asosiasi jadi ini sifatnya dua arah dengan memperhatikan aspirasi pelaku industri pariwisata juga. Hal ini akan membangun tingkat kepercayaan bagi wisatawan, bahwa destinasi wisata nasional sudah menerapkan protokol kesehatan.
Sasaran utama penerapan kebijakan "3K" ini yaitu untuk 10 Destinasi Wisata Prioritas, diantaranya yaitu Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Pulau Morotai, Maluku Utara; Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung; Danau Toba, Sumatera Utara; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Borobudur, Jawa Tengah; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Tanjung Lesung, Banten; Bromo, Jawa Timur; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
"Untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang terintegrasi. Dimulai dari Labuan Bajo yang nantinya akan diterapkan di 10 destinasi prioritas pariwisata lainnya" ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya secara virtual yang sudah di tayangkan di laman Youtube Kemenparekraf, Jumat (13/11/2020).
bersama dengan Kemenlu, Kemenko Marves pun tengah merancang Pembukaan Perjalanan Wisata atau Travel Bubble guna mendatangkan wisatawan mancanegara. "Kami juga sedang merancang Travel Bubble untuk 4 negara, yaitu RRT, Korsel, Jepang, dan Australia. Dimana sebagai langkah awal kita buka dulu dengan 4 negara dan menyusul untuk negara lain, tentu saja Protokol Kesehatan adalah aspek utama.Â
Persyaratan untuk wisatawan yang akan datang ke Indonesia juga sedang kita godok bersama Kemenlu dan k/l terkait lainnya, salah satu yang akan kita dorong adalah baik wisman maupun domestik wajib menggunakan aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC)," tambahnya.
Pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat dalam membuat aturan sistem protokol kesehatan ini, namun sangat disayangkan hanya 10 destinasi pariwisata yang dijadikan prioritas dalam penerapan protokol kesehatan tersebut.
Pasalnya pada masa pandemi seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa wisatawan memiliki rasa takut untuk kembali berwisata. Sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini, seluruh destinasi pariwisata di Indonesia dapat aktif kembali dengan memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan tidak pula kesehatan tetap terjaga dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Diharapkan, protokol kesehatan ini dapat diterapkan lebih lanjut dengan tidak hanya untuk sektor pariwisata saja, tetapi juga untuk sektor lainnya. Dengan dukungan masyarakat Indonesia dan juga 23 Kementerian dan Lembaga serta kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, hal ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa indonesia siap menyambut dan menjamin kesehatan, keamanan serta keselamatan wisatawan.
Penulis :
(Nadhifa Ramadanisa)Â
(Renaldy Lukmanul Hakim)Â
