Kelompok Service Learning Pemda
10/12/2012
Pada saat ini Pemerintah Daerah Kota Semarang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur.Tidak terkecuali membangun trotoar demi menciptakan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Namun sayangnya kondisi trotoar di Semarang masih kurang ramah untuk para penyandang disabilitas.Â
Seperti yang terdapat di kawasan simpang lima dan Jl. Kelud raya didepan PDAM Kota Semarang. Masih banyak guilding line yang tidak ramah karena kondisinya yang tidak lurus dan berkelok-kelok, sehingga dapat menyulitkan penyandang tuna netra.
Kelompok Service Learning Hukum Pemda Unika Soegijapranata mengambil permasalahan ini dan mencoba menyelesaikannya dengan melakukan laporan kepada pihak pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu dinas pekerjaan umum.
"Trotoar di Semarang banyak yang belum ramah dengan penyandang disabilitas, banyak yang terhalang pohon dan tiang listrik, dan kadang saat hujan kondisinya juga jadi licin", kata Bu Noviana ketika tim SL wawancarai.
Ibu Noviana merupakan seorang Founder Rumah Difabel Semarang. Beliau menyayangkan kondisi trotoar yang kurang ramah, sehingga menghabat aksebilitas bagi penyandang disabilitas.
Tidak hanya persoalan guilding block dan kondisi licin saat hujan yang jadi permasalahan. Portal trotoar yang juga memiliki fungsi untuk menghalang sepeda motor justru dapat mengganggu aksebilitas saudara-saudara kita yang menggunakan kursi roda.
Karena permasalahan ini, Tim Service Learning Hukum Pemda akhirnya melakukan wawancara dan perbincangan dengan  pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas pekerjaan umum. Tim SL mewawancarai Bpk. Teqi Wijaya selaku Kasie Perancangan Teknis.
Setelah dilakukan perbincangan, diketahui bahwa pihak dinas pekerjaan umum akan berupaya semaksimal mungkinn untuk mengatasi kekurangan yang ada, meskipun kondisi di lapangan sangat sulit. Selain itu pihak pekerjaan umum juga akan mengganti bahan dasar dari trotoar di beberapa tempat di semarang sehingga ketika hujan terotoar tidak lagi menjadi licin.
Tim SL Hukum Pemda berniat untuk mengawal janji dari pemerintah ini, dengan harapan terciptanya trotoar yang ramah disabilitas, seperti yang tercantum  Perda Jawa tengah No. 11 tahun 2014 mengenai hak aksebilitas penyandang disabilitas yang dijamin oleh pemerintah
