Perubahan teknologi digital pada segmen layanan kesehatan (health tech) terus bertumbuh seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan layanan medis berbasis online.Â
Selama pandemi Covid-19, perusahaan rintisan di bidang health tech pun bermunculan untuk mencuil pesanan yang semakin berkembang.Â
Peran health tech kian signifikan setelah Kementerian Kesehatan menggandeng platform layanan telemedicine untuk konsultasi terkait kesehatan secara virtual bagi pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri.Â
Dalam 2 tahun terakhir, banyak aplikasi startup di bidang kesehatan yang berkembang seperti Halodoc, Klikdokter, dan beberapa layanan digital yang terintegrasi dengan lembaga kesehatan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Pertumbuhan pengguna yang signifikan ini merupakan bukti layanan kesehatan digital sudah digemari masyarakat, khususnya di era disrupsi teknologi yang membuat kebiasaan hidup dan perilaku seorang berubah.Â
Namun sebagai pengguna layanan aplikasi digital kesehatan, pernahkah terpikir soal jaminan keamanan data penggunanya? Dan bagaimana regulasi jaminan data pelanggannya?
Akhir Agustus lalu, sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi Health Alert Card (eHAC) buatan Kementrian kesehatan Indonesia yang memuat data covid-19 dibobol.Â
Dari kasus ini menandakan bahwa tingkat keamanan data di Indonesia masih lemah. Padahal data kesehatan adalah kumpulan data pribadi yang bersifat spesifik, sensitif, dan rahasia yang harus dilindungi.Â
Saat data kesehatan yang begitu kompleks digitalisasi, maka kita dihadapkan pada pertanyaan besar tentang bagaimana tingkat keamanan dan kerahasiaan data kesehatan di Indonesia. Juga apa yang menjadi prioritas pemerintah dan juga kita masyarakat untuk meningkatkan keamanannya.Â
Dampak kebocoran data kesehatanÂ
Pertama, bagi perusahaan aplikasi digital kesehatan
