Mohon tunggu...
Dhany WH
Dhany WH Mohon Tunggu... Peminat Komunikasi Sosial; Pegiat Pemilu; Tinggal di Bekasi.

merangkai kata mencerna makna

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Daulat Pemilih di Bilik Suara

24 Juni 2020   12:30 Diperbarui: 27 Juni 2020   07:53 205 8 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Daulat Pemilih di Bilik Suara
ilustrasi politik uang. (sumber: KOMPAS)

Pemilihan serentak kepala daerah akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Warga masyarakat di 270 daerah akan menentukan sosok pemimpin di wilayahnya untuk masa lima tahun ke depan. 

Bayang-bayang politik uang masih menjadi momok yang mencemaskan dalam praktik demokrasi di negeri ini.

Para calon kepala daerah mulai menyusun strategi dan menebar pesona untuk menarik dukungan rakyat sebanyak-banyaknya. Beragam cara dilakukan, mulai dari memberi bantuan sosial sampai dengan memoles citra melalui media massa dan media sosial.

Isu yang santer terdengar setiap menjelang pemilihan dan pemilu adalah munculnya praktik politik uang (money politic). 

Modus pemberian uang atau barang kepada pemilih oleh kandidat atau tim sukses agar menggunakan hak pilih sesuai yang diinginkan.

Banyak pihak menyakini politik uang laksana virus pandemi yang menggerogoti demokrasi jika tidak segera divaksinasi. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang diterapkan saat ini dianggap makin menyuburkan modus politik uang.

Persaingan yang terjadi dalam pemilu bukan lagi sekedar antar parpol, tapi pertarungan sengit juga berlangsung antar caleg di internal parpol yang berada di daerah pemilihan yang sama. Biaya pencalonan menjadi sangat mahal dan dampaknya praktik korupsi semakin menyebar.

Modus politik uang ditengah masyarakat cukup beragam, antara lain dibuatkan kartu tabungan, voucher umroh gratis, pembagian kartu asuransi, paket sembako, token listrik, pulsa handphone, menjanjikan pekerjaan hingga pemberian uang kontan.

Mungkinkah praktik politik uang bisa dihilangkan dalam setiap gelaran pemilu atau pilkada?

Sejumlah regulasi yang mengatur tentang pemilu dan pilkada secara tegas melarang praktik money politic. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan. Sementara UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 187A ayat (1) terkait politik uang.

Tribunnews.com
Tribunnews.com
Meski aturan secara tegas dan jelas melarang praktik politik uang tapi realitanya masyarakat sudah permisif dengan hal tersebut. Beberapa alasan yang menjadi tempat bersemainya benih politik uang yaitu faktor ekonomi/kemiskinan, budaya/kebiasaan dan rendahnya kesadaran politik warga masyarakat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN