Maka usulan KPU untuk menggunakan e-rekap sebagai model penghitungan suara dengan memanfaatkan teknologi informasi patut diapresiasi. Sistem rekapitulasi manual yang berlangsung selama ini dengan menggunakan banyak formulir selain merepotkan para petugas TPS juga rentan terjadinya pemalsuan.
Ketua KPU Arief Budiman dalam acara diskusi daring Kolase Konstitusi bertema ‘Membangun Demokrasi Ditengah Pandemi’ pada 15 Mei 2020 sempat menyinggung tentang rencana KPU melakukan uji coba e-rekap pada pelaksanaan Pemilihan tahun ini.
Secara singkat dijelaskan bahwa seluruh tahapan pemilu atau pemilihan berlangsung secara konvensional. Pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya dengan cara mencoblos pada surat suara yang tersedia. Proses selanjutnya petugas akan melakukan penghitungan suara dengan mencatat pada formulir C1 Plano. Seluruh tahapan ini dapat disaksikan secara langsung oleh saksi peserta pemilu, pengawas dan masyarakat.
Berikutnya formulir model C1 Plano akan dicapture/difoto di TPS untuk kemudian langsung diupload ke server pusat tabulasi suara. Salinan foto model C1 Plano ini nantinya yang akan diserahkan kepada para saksi, pengawas dan diumumkan di TPS. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan penulisan ulang perolehan suara pada formulir C1 salinan.
Proses digitalisasi rekapitulasi suara ini yang diharapkan dapat mempercepat penghitungan suara hasil pemilu. Dengan memanfaatkan teknologi informasi memberikan jaminan untuk mendapatkan hasil perolehan suara yang akurat dan transparan. Publik dapat langsung mengetahui hasil perolehan suara di TPS masing-masing melalui aplikasi yang tersedia.
Guna mewujudkan proses digitalisasi penghitungan perolehan suara berlangsung dengan lancar dan tepat waktu, maka diperlukan kesiapan dari penyelenggara pemilu, diantaranya;
Pertama, sumber daya manusia penyelengara pemilu yang melek teknologi. Setiap TPS dipastikan setidaknya ada seorang petugas yang memiliki kemampuan dibidang IT. Proses rekrutmen KPPS memberikan prioritas untuk kalangan milenial yang berusia antara 20 hingga 40 tahun.Â
Rentang usia tersebut yang saat ini sudah terbiasa menggunakan berbagai macam platform digital. Kebiasaan ini akan mempermudah pada saat mengikuti bimbingan teknis tata cara upload C1 Plano ke server.
Kedua, tersedianya sarana hardware dan software mulai dari tingkat TPS yang handal dan aman dari gangguan hacker. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menghindari praktik peretasan yang kerap terjadi di dunia maya. Kita masih ingat sejumlah situs yang dihack dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pengiriman data dan gambar dalam jumlah besar dan waktu yang bersamaan juga harus menjadi perhatian terhadap keandalan server.
Ketiga, tersedianya akses jaringan internet yang memudahkan untuk pengiriman data dan gambar hasil capture C1 Plano. Sejumlah wilayah ditanah air masih terdapat blank spot tentu akan menyulitkan bagi petugas yang lokasi TPS-nya berada di daerah terpencil. Sekali lagi proses upload sebaiknya dilakukan di TPS dengan disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu, pengawas dan masyarakat.
Jika proses rekapitulasi penghitungan suara dapat dilakukan secara digital melalui e-rekap maka hal ini dapat menjadi entry point bagi penggunaan e-voting. Sistem dan infrastruktur pemilu yang berbasis IT akan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Sekarang tinggal political will para pemangku kepentingan, mau tidak membuat regulasi yang memberikan legitimasi proses rekapitualsi suara berbasis digital.
