Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengadakan diskusi online Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Kamis (14/5/2020). Acara dihelat secara virtual sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran pandemi virus Corona.
Diskusi bertema ‘Desain Pemilu Nasional dan Lokal, Mencermati Perubahan UU Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 55/2019’ menghadirkan pembicara Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Syaiful Bachri, Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin dan Adi Susila, Dosen FISIP Unisma yang pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Bekasi dua periode dari tahun 2003 sampai 2013.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu mendatang kemungkinan akan ada perubahan sesuai regulasi yang saat ini dibahas oleh DPR. Wacana yang berkembang pemilu akan berlangsung secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD RI.
“ Pada prinsipnya kami sebagai penyelenggara pemilu siap melaksanakan sesuai regulasi yang diputuskan, termasuk jika nantinya pemilu terbagi dalam skala nasional dan lokal, “ ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha menyoroti terkait pelaksanaan pemilu serentak yang berlangsung pada tahun lalu. Persoalan distribusi surat suara dan kesiapan sumber daya yang masih terdapat kelemahan harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan pada penyelenggraan pemilu berikutnya.
“ Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah sistem distribusi logistik, sebelum dan sesudah pencoblosan harus lebih diperketat pengawasanya. Selain itu tahapan rekapitulasi perhitungan suara agar dilakukan secara jujur dan terbuka sehingga bisa menutup peluang terjadinya penyimpangan, “ jelasnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bachri menegaskan pihaknya berupaya untuk melibatkan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi semua proses tahapan pemilu. Tujuannya agar para pemilih juga menyadari tentang pentingnya mengawal suara yang sudah diberikan.
“ Proses pengawasan dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil, “ tegasnya.
Dosen FISIP Unisma, Adi Susila menyoroti perubahan regulasi yang selalu dilakukan setiap menjelang pemilu berpengaruh terhadap proses demokrasi elektoral di tanah air.
“ Dari pemilu ke pemilu aturannya banyak yang berubah, jika publik tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi yang memadai maka akan berdampak pada kualitas pemilu dan demokrasi. Penyelenggara pemilu dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan pendidikan pemilih secara terus menerus, “ sarannya.
Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Arief Noorman Nasir mengatakan bahwa program pendidikan pemilih berkelanjutan menjadi prioritas pada tahun ini. Sesuai arahan dari KPU Jawa Barat, setiap KPU Kabupaten/Kota harus bisa berinovasi mengadakan pendidikam pemilih berkelanjutan guna meningkatkan literasi publik tentang pemilu dan demokrasi.
