Kali ini publik tengah dihangatkan terkait rencana FIFA untuk menjadikan Indonesia sebagai Tuan Rumah pada pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun 2023. Beredar kabar bahwa Gubernur Provinsi Bali tidak sepakat atas keputusan itu. Pasalnya, pemain Tim Nasional (Timnas) Israel turut mengikuti ajang tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang mendukung secara mutlak kemerdekaan warga Palestina terhadap Israel. Hal inilah yang diduga menuai pro dan kontra diantara masyarakat luas serta jajaran pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pernyataan resmi di Istana, Jakarta, Selasa (28/3). Secara garis besar, Jokowi meminta agar tidak mencampur adukkan antara urusan politik dan olahraga.
"Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitanya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini kita sependapat dengan duta besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi, kita, baik pemerintah maupun PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik mencari solusi yang terbaik". (sumber: Kompas.com)
Sebagaimana diketahui, nasib penyelenggaraann Piala Dunia FIFA U20 2023 di Indonesia masih menjadi tanda tanya. Sebagai akibat dari penolakan beberapa pihak terkait keikutsertaan Tim Nasional Israel dalam turnamen tersebut. Penolakan tersebut membuat FIFA membatalkan drawing atau pengundian grup Piala Dunia U-20 yang sedianya digelar di Bali pada Jumat 31 Maret 2023, pekan ini.
"Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta,"Â kata anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga, Minggu (26/3/2023). Gubernur Bali I Wayan Koster merupakan salah satu kepala daerah yang paling awal blak-blakan menolak kehadiran Israel di Indonesia. Penolakan itu ia sampaikan lewat surat bernomor kop T.00.426/11470/SEKRET yang dia kirimkan ke Menteri Pemuda dan Olahraga. (sumber: Kompas.com)
Sebagai bagian dari Politikus PDI-P, ia beralasan bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia. Ia juga menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplolmatik dengan Israel. Pun selaras dengan penolakan yang diutarakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai bentuk dukungan serta memegang teguh amanat Presiden Soekarno untuk kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun telah menyatakan tidak keberatan dengan keikutsertaan Timnas Israel di Piala Duni U20. Pihaknya menyerahkan keputusan tersebut ke Indonesia. Dia mengatakan, kepesertaan setiap negara dalam ajang bergengsi tersebut tidak ada kaitannya dengan aksi dukung mendukung. "Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini tidak ada keterkaitannya dengan masalah suka atau tidak suka dengan negara-negara yang ikut serta tersebut," kata Zuhair dalam konferensi pers di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (15/3/2023). (sumber: Kompas.com)
Sebagai masyarakat awam, tentu menimbulkan berbagai reaksi. Penolakan oleh beberapa pihak tersebut dinilai tidak professional sebagai bagian dari penyelenggaraan turnamen penting itu. Pasalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini merupakan catatan prestasi yang cukup membanggakan jika sampai digelar di Indonesia. Sebab untuk mendapatkan kesempatan tersebut, mesti membutuhkan proses yang rumit pun dengan waktu yang tidak sebentar.
Masyarakat menganggap bahwa, seharusnya pihak Indonesia mengundurkan diri dari segala lingkup ajang bergengsi yang melibatkan Negara Israel didalamnya. Sebab jika dari awal sepakat untuk mejalin kerjasama dalam lingkup tersebut, maka seharusnya pihak Indonesia pun tau bahwa konsekuensi tertingginya yakni akan bertemu dengan Negara tersebut sewaktu-waktu. Sudah seharusnya bagi pemerintah terkait untuk tak memadukan urusan politik dengan olahraga. Hal ini tidak bermaksud mengingkari dukungan kepada Palestina.Â
Melainkan sebagai bentuk professionalitas pihak Indonesia dalam menyikapi hal semacam ini. Lebih pada penyesuaian konteks dalam penyelenggaraan ajang bergengsi macam ini.
