Kader-kader partai yang lain seringkali tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki pucuk kepemimpinan karena jalannya tertutup oleh kuatnya faktor ketokohan dan kekerabatan yang mewarnai internal partai politik di Indonesia.
Padahal, terkadang, diskursus dan gagasan-gagasan baru diperlukan agar partai politik bisa terus berkembang. Terlebih lagi kongres atau muktamar tak jarang terlihat seperti sekadar formalitas.
Mengutip Syamsuddin Haris (dalam Budiatri et al, 2018), Â "...kongres atau muktamar yang semestinya merupakan forum untuk mengevaluasi perjalanan partai, memperbarui visi dan program, terperangkap sebagai forum prosesi untuk melembagakan pola kepemimpinan personal dan tidak demokratis dalam partai."
Menjelang kongres atau muktamar yang umumnya dilakukan setiap 5 tahun sekali, ada baiknya partai politik mulai berbenah diri serta mempertimbangkan kembali masa depan partai dan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang yang tidak mungkin selamanya bergantung pada figur. Demokratisasi perlu dilakukan mulai dari tubuh partai.
Cukup ironis sebenarnya apabila sebuah lembaga yang ada untuk menyokong demokrasi justru sendirinya tidak demokratis.
Di saat yang bersamaan mungkin kita juga perlu bertanya-tanya, sudah tepatkah sistem politik, sistem pemilu dan sistem kepartaian yang kita anut?
***
Sumber:
Kompas. (20 Juni 2019). Regenerasi Dibahas. Diakses pada 20 Juni 2019, dari
kompas.id
Budiatri et al. (2018). Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
