Catatan Diskusi KPI, Sensor Berlebihan, dan Perlunya Revisi P3SPS

P3SPS yang menjadi pedoman bagi KPI menjalankan tugas juga dirasa belum terlalu teknis dan pemaknaannya belum seragam antara KPI Pusat, KPI Daerah, dan Lembaga Penyiaran sehingga kemudian yang terjadi masyarakat menganggap KPI bersikap pilih kasih terhadap satu program dan program lainnya.

Batasan sensor juga dimaknai berbeda oleh LSF, KPI, dan lembaga penyiaran seperti stasiun televisi swasta. Karena takut ditegur dan patuh aturan KPI maka stasiun televisi kemudian melakukan sensor internal yang malah berlebihan.

Padahal menurut KPI mereka melakukan pemantauan berdasarkan konteks dan whole pictures. Jadi satu frame tidak bisa lantas dijadikan acuan untuk menentukan tayangan tersebut layak mendapat teguran atau tidak. Mereka juga mempertimbangkan nilai yang ada dalam tayangan tersebut ketika memantau sebuah program.

Tapi bagaimana dengan sinetron yang adegannya kurang masuk akal seperti sinetron "Azab"? Rupanya menurut KPI sinetron "Azab" dinilai memiliki value tinggi terlepas menurut publik adegannya kurang masuk nalar dan berlebihan.

Bagaimana sinetron

Pelarangan ini juga dianggap kurang konsisten. Komisioner baru kadang-kadang tidak melanjutkan hal-hal yang telah dilarang oleh komisioner sebelumnya, seperti pelarangan waria muncul di TV yang kemudian diperbolehkan lagi dengan munculnya Lucinta Luna di layar televisi.

Hal lain yang kemudian dibahas adalah bagaimana KPI memaknai infotainment apakah termasuk kategori berita atau hiburan? Oleh karena pengkategorian ini memengaruhi dalam hal penyensoran. Rupanya sesama komisioner juga belum kompak untuk kategori infotainment.

Bagaimana dengan trailer film yang dipromosikan di televisi? Contohnya adalah trailer "Gundala" yang mendapat teguran karena memuat kata yang dianggap kasar. Padahal oleh LSF hal ini sudah lolos sensor. 

Untuk itu Maman mengusulkan agar KPI juga memiliki panduan semacam '7 dirty words' seperti yang ada di Amerika. Daftar kata ini bisa terus diperbarui seiring dengan perkembangan jaman.

Melihat permasalahan terkait dengan cara pandang terhadap panduan yang belum seragam, serta panduan yang masih dianggap general, maka para panelis menganggap P3SPS perlu dilakukan revisi sesuai dengan dinamika. Hal ini kemudian disepakati oleh komisioner.

Rupanya Pengawasan YouTube dkk Masih Wacana
Beberapa waktu lalu ramai dibahas oleh publik hingga kemudian muncul petisi untuk melakukan penolakan rencana KPI mengawasi YouTube, Netflix dan sebagainya. Dalam acara QnA ini disebutkan bahwa itu masih wacana karena belum ada di UU Penyiaran yang saat ini masih berlaku. 

Apakah nantinya pemantauannya dilakukan oleh KPI atau lembaga lain juga belum diputuskan, namun hal ini menarik untuk dijadikan diskusi publik. Jika nantinya masuk cakupan kerja KPI maka tentunya perlu dilakukan perubahan terhadap UU  Penyiaran tersebut.