Setelah diumumkannya dua kasus positif Covid-19 pada Senin (02/03) oleh Presiden Jokowi, masyarakat pun panik dan terjadi belanja besar-besaran untuk beberapa produk. Masker yang dipercaya mampu mencegah penyebaran virus pun menjadi salah satu komoditas yang langka.
Selanjutnya berlaku hukum pasar, manakala barang langka, maka harga pun akan naik. Di pasaran, kemudian kita dapatkan info adanya kenaikan harga masker hingga 300 persen.
Dampak dari kenaikan harga tersebut, adalah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan keadaan. Mereka yang sempat menimbun, kemudian menjual kembali masker dengan harga yang sangat tinggi.
Pihak berwajib pun kemudian turun tangan atas perintah Presiden untuk menindak tegas para penimbun.
Kemarin pagi, Rabu (04/03) di radio Elshinta saya mendengar narasumber yang memperbincangkan persoalan masker, naiknya harga, dan kelangkaan ini. Ada beberapa persoalan yang barangkali menarik menjadi perenungan kita bersama.
Pertama, kenaikan harga masker adalah akibat dari hukum ekonomi, yaitu manakala permintaan naik, sementara barang langka, maka otomatis harga akan naik.
Kedua, persoalan penimbunan. Narasumber menyampaikan perlunya pembedaan antara penimbunan dan penyimpanan (stok). Penimbunan dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan keadaan. Sementara itu untuk stok, mereka melakukan penyimpanan untuk dijual kembali dan biasanya berizin.
Ketiga, tentu pihak berwajib tidak akan gegabah untuk melakukan razia, tindakan tegas, dan lainnya. Hanya, narasumber khawatir tindakan yang berlebihan juga akan berdampak pada mereka yang melakukan penyimpanan sebagai stok.
Bahkan, karena sumirnya batas antara penimbunan dan penyimpanan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menyebabkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang melakukan kesiapsiagaan sejak Januari pun tak luput dari pemberitaan melakukan penimbunan.
Logistik untuk Kemanusiaan
Kelangkaan masker, naiknya permintaan, naiknya harga, penimbunan, dan stok menjadi bagian dari persoalan logistik dalam suatu kejadian bencana.
Dalam persoalan logistik, maka banyak komponen yang terlibat. World Food Programme, lembaga dunia PBB yang bertugas untuk urusan logistik memperkenalkan lingkaran pengelolaan logistik untuk penanggulangan bencana. Lingkaran tersebut juga mengikuti siklus penanggulangan bencana. Anda dapat melihat siklus tersebut dalam gambar di bawah ini.
