Bencana Hidrometeorologi Membuat Mereka yang Miskin Semakin Miskin

Bencana karena iklim mendorong mereka yang miskin dan terpinggirkan semakin jauh jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Demikian temuan dari sebuah laporan PBB. 

Bagaimana pemerintah memutus lingkaran setan antara kemiskinan, kesenjangan, dan bencana?

Saat bencana mengganggu penghidupan, keluarga yang rentan tidak dapat meredam dampaknya. Kemudian, mereka mengurangi asupan gizi atau memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka. Akhirnya, orang tua pun menurunkan kemiskinan dan kondisinya yang rentan kepada anak mereka.

Demikianlah lingkaran setan yang mengganggu pengurangan kemiskinan dan hasil pembangunan di Asia Pasifik.

Pada tahun 2030, laporan itu memprediksi 56 juta warga di wilayah ini akan hidup dalam kemiskinan. Tanpa ada upaya memitigasi risiko bencana, angka tersebut dapat naik dua kali lipat menjadi 123 Juta.

Kondisi tersebut memerlukan upaya untuk membangun ketangguhan masyarakat. Namun, untuk melakukannya memerlukan pendanaan. Di wilayah Asia Pasifik, pendanaan ini bisa menjadi tantangan tersendiri.

Kendati demikian, dengan meningkatnya ancaman bencana, kerusakan dan kerugian dari kejadian yang tidak dimitigasi jauh lebih besar daripada investasi yang dikeluarkan untuk membangun ketangguhan saat ini.

Kerugian akibat bencana di Asia Pasifik mencapai 675 Milliar US$.

Wilayah Asia Pasifik sangat rentan karena di sini banyak penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana kekeringan, banjir, dan bencana karena faktor hidrometeorologi lainnya.

Di wilayah ini terjadi hubungan saling memengaruhi antara risiko bencana dan kesetaraan sosial ekonomi.  Sebagai contoh, negara seperti Fiji, Papua New Guinea, dan Samoa, baik warga maupun infrastrukturnya rentan terhadap kenaikan muka air laut.

Wilayah Asia Pasifik lebih rentan terhadap bencana dibanding area manapun di dunia. Hampir separuh dari kejadian bencana di dunia terjadi di wilayah ini.

Mereka yang rentan seringkali tidak mendapat manfaat dari investasi membangun ketangguhan karena persoalan akses menyangkut kepemilikan lahan, sistem peringatan dini, pembiayaan, dan pengambilan keputusan.

Penelitian dari UNESCAP ini menyarankan agar membangun ketangguhan dan kebijakan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan atau kebijakan lainnya.

Penurunan warga miskin yang rentan terhadap risiko bencana dapat dilakukakan dengan upaya reformasi kebijakan yang inklusif, seperti strategi pro keluarga miskin, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Upaya ini perlu diawali dengan melakukan identifikasi terhadap kelompok miskin dan rentan. Langkah selanjutnya adalah dengan menginformasikan risiko bencana kepada mereka. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan konsep, kegiatan, dan aksi dengan kondisi lokal.

Komunitas yang rentan juga terjadi karena gabungan faktor sosial ekonomi dan kerentanan lingkungan. Oleh karena itu, maka berbagai langkah intervensi perlu mempertimbangkan beberapa faktor tersebut.

Kendala yang mungkin dihadapi adalah data resmi pemerintah seringkali tidak mencantumkan atau mengikutsertakan kelompok rentan tersebut karena sulit dijangkau. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, maka diperlukan pemanfaatan teknologi, mulai dari geospasial, data satelit, penelusuran data pengguna telepon seluler, hingga pemodelan komputer.

Dengan memanfaatkan berbagai teknologi tersebut diharapkan akan mampu mengidentifikasi kelompok yang rentan, menentukan langkah intervensi, mengambil tindakan untuk membantu mereka, dan pada akhirnya meningkatkan ketangguhan kelompok rentan tersebut.