Mereka yang rentan seringkali tidak mendapat manfaat dari investasi membangun ketangguhan karena persoalan akses menyangkut kepemilikan lahan, sistem peringatan dini, pembiayaan, dan pengambilan keputusan.
Penelitian dari UNESCAP ini menyarankan agar membangun ketangguhan dan kebijakan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan atau kebijakan lainnya.
Penurunan warga miskin yang rentan terhadap risiko bencana dapat dilakukakan dengan upaya reformasi kebijakan yang inklusif, seperti strategi pro keluarga miskin, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Upaya ini perlu diawali dengan melakukan identifikasi terhadap kelompok miskin dan rentan. Langkah selanjutnya adalah dengan menginformasikan risiko bencana kepada mereka. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan konsep, kegiatan, dan aksi dengan kondisi lokal.
Komunitas yang rentan juga terjadi karena gabungan faktor sosial ekonomi dan kerentanan lingkungan. Oleh karena itu, maka berbagai langkah intervensi perlu mempertimbangkan beberapa faktor tersebut.
Kendala yang mungkin dihadapi adalah data resmi pemerintah seringkali tidak mencantumkan atau mengikutsertakan kelompok rentan tersebut karena sulit dijangkau. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, maka diperlukan pemanfaatan teknologi, mulai dari geospasial, data satelit, penelusuran data pengguna telepon seluler, hingga pemodelan komputer.
Dengan memanfaatkan berbagai teknologi tersebut diharapkan akan mampu mengidentifikasi kelompok yang rentan, menentukan langkah intervensi, mengambil tindakan untuk membantu mereka, dan pada akhirnya meningkatkan ketangguhan kelompok rentan tersebut.
