Regenerasi Petani Indonesia sebagai Negara Agraris

Pertama, perlu ada kebijakan yang membuka peluang yang bisa membuat petani berkembang dan mandiri. Upaya tersebut dapat berupa  penguatan sistem kelembagaan tani dengan meningkatkan insentif usaha tani. Insentif tersebut bisa berupa program perbankan pertanian, asuransi pertanian, asuransi kesehatan, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak pada petani.

Kedua, pengembangan industrialisasi yang merupakan perubahan dari pertanian tradisional menuju pertanian modern yang memiliki nilai tambah. Proses perubahan  mengutamakan usaha ekonomi skala kecil sehingga mampu mengembangkan produk-produk pertanian yang memiliki nilai tambah. Industrialisasi pertanian diarahkan pada penciptaan produk-produk pertanian yang bervariasi sehingga dapat diserap oleh masyarakat dan dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat. 

Guna meningkatkan aktivitas nilai tambah dapat di upayakan membangun kerjasama  antara lembaga, kelompok tani maupun pelaku bisnis di sektor agroindustry terutama di bidang pemasaran, teknologi prosesing dan manajemen. Dengan adanya nilai tambah dari produk-produk pertanian, maka diharapkan petani generasi muda  sejahtera sehingga tidak rentan terhadap kemiskinan.

Ketiga, adanya perbaikan infrastruktur pertanian dan menerapkan teknologi tepat guna dan kewirausahaan yang berwawasan sehingga dapat memberdayakan petani. Terbukanya akses-akses terhadap sumber ilmu pengetahuan dan teknologi inovasi bertani seperti pengembangan mekanisasi pertanian alat dan mesin pertanian (alsintan), memanfaatkan dan mengembangkan jasa pelayanan start up di bidang pertanian (igrow, tanihub, habibi garden, eragano, dll), penggunaan drone sebagai pengaplikasi pupuk, pestisida dan lainnya serta pemakaian perangkat digital dalam memantau perkembangan tanaman, pemasaran produk serta prakiraan cuaca/musim tanam. Besar harapan kepada generasi muda memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan inovasi lain guna pengembangan pertanian Indonesia.

Keempat, melakukan regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya lahan abadi yang eksistensinya dapat dilindungi oleh undang-undang terkait adanya pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian). 

Salah satu program pemerintah integrasi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan program Perhutanan Sosial yaitu sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia (PermenLHK Nomor 83 tahun 2016). 

Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat bisa turut mengelola kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar sehingga mendapatkan manfaat ekonomi dengan tetap menjaga kelestariannya. Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi salah satu cara meningkatkan produktivitas masyarakat sejahtera.

Pada kesimpulannya, tantangan utama pertanian di Indonesia sangat kompleks meliputi kesadara diri, permodalan, teknologi, sumber daya alam, infrastruktur, hingga alur tata niaga hasil pertanian. Tantangan-tantangan tersebut perlu upaya pembenahan dan penyelesaian agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 

Pentingnya mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian hingga memperbaiki kekurangan/kekeliruan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Pengoptimalan pelaksanaan beberapa strategi tersebut merupakan salah satu cara menjadikan sektor pertanian sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.  Pertanian di Indonesia memiliki potensi hanya saja dibutuhkan waktu, kerja keras, dan otak-otak cerdas generasi penerus pertanian untuk mengembangkannya menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan dan mensejahterakan.

Maju Pertanian Indonesia

TANI JOYO

Salam.