Mohon tunggu...
Desy Rahmatul Nazalia
Desy Rahmatul Nazalia Mohon Tunggu... 1999

Laa Tahzan Innallaha Ma'ana

Selanjutnya

Tutup

Finansial

Pengajuan Kembali Anggaran Rp 500 Miliar untuk Gedung Terpadu 17 Lantai

12 Juli 2019   23:26 Diperbarui: 13 Juli 2019   01:08 0 1 0 Mohon Tunggu...
Pengajuan Kembali Anggaran Rp 500 Miliar untuk Gedung Terpadu 17 Lantai
detik.com

SIDOARJO-Pembangunan gedung terpadu 17 lantai masih menjadi prioritas keinginan Pemkab Sidoarjo yaitu Bapak Bupati Saiful Ilah. Pada tahun 2019 ini rencananya akan diajukan kembali anggaran pembangunan gedung ke dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) kepada DPRD. Sedangkan melihat pada tahun-tahun sebelumnya pengajuan tersebut memang sempat beberapa kali dilakukan, namun ternyata ditolak oleh anggota Dewan.

Alasan penolakan tersebut ialah dikarenakan penilaian bahwa masih terdapat banyak prioritas lain yang lebih mendesak dan harus diutamakan, serta melihat banyak kantor pelayanan di sidoarjo yang saat ini telah direnovasi ulang sehingga keadaan bangunannya terbilang cukup bagus dan layak digunakan.

Sebenarnya tujuan awal dari pembangunan ini dikarenakan sebuah harapan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat dengan efektif dan efisien yang sekaligus berada dalam satu atap. Di dalam gedung setinggi 17 lantai, nantinya akan diisi oleh seluruh instansi pemerintah kabupaten. Sehingga terdapat berbagai kantor pelayanan yang akan menjadi terpusat dalam satu gedung seperti sebuah mal pelayanan publik. Hal ini dirasa akan sangat memudahkan masyarakat di dalam sebuah pengurusan maupun permintaan berbagai layanan yang mereka butuhkan.

Perkiraan dalam pembangunan gedung tersebut membutuhkan dana yang relatif cukup besar yaitu Rp 500 miliar. Oleh karena itu menurut DPRD, pembangunan gedung 17 lantai dirasa sebagai suatu bentuk pemborosan. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa pembangunan gedung 17 lantai ini memang masih sebatas rencana yang belum jelas kepastiannya dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang kental antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.

Desy Rahmatul Nazalia
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo