Seiring kemajuan teknologi dan keterbukaan publik terbuka secara luas, tentah kenapa sekarang ada kecendurungan semua mengerti tentang politik itu apa. Keterbukaan publik secara luas dapat diminimati setiap warga Indonesia. Itulah keuntungan Negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia dengan menjadi ciri khas utmannya adalah keterbukaan. Namun apalah arti ketrbukaan itu tanpa kesadaran dari masyarakat. Jika rakyat yang belum sadar akan sebuah proses demokrasi yang sedemikaian rupa sama saja. Rakyat, rakyat yang mana dulu? Pertanyaan ini menggelitik untuk menjadi sebuah perdebatan yang tiada henti.
Jika melihat lebih jauh lagi pada masa kono, salah satunya adalah aristoleteles ketika itu ia mengingngkan pemimpinan berasal dari golongan aristokrasi yang mana ia memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa, intelgensinya, pintar dan bijak dengan begitu pempin hanya segelintir orang saja yang bisa memimpin dan oleh karenanya orang-orang yang dipimpinnya hanya menyerahkan seluruhnya pada kehendak pemimpinnya tanpa ada kontrol dari masyarakat yang dimpimpinnya.Memang keadaan Negara nenjadi aman dan tertaman karena dipegang oleh satu orang saja. Berbeda dengan Negara demokrasi seperti Indonesia yang mana pempimpin mempunyai hubungan langsung dengan presiden/kepala Negara sehingga memungkinkan adanya kontrol dari rakyat walpun terkdang pula rakyat tidak mengerti seluk beluk apa yang terjadi pada inernal kelembagaan di pemerintahan seperti hal sekarang pada proses resulfle yang sekarang ini layaknya sebuah tontanan bahkan infotainment yang terkadang membuat menjadi bosan juga ketika para elit politik yang saling berebut mendapat kursi seperti kucing yang tak mau kalah.
Memang tak ada salahnya ketika berita menyiarkan tentang resufle sehingga rakyat benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam proses di dalammnya namun tak dapat dipungkiri rakyat sudah ada yang paham dan ada yang belum paham mengenai proses reslfle itu sendiri.Yang kadangkala melontarkan pernyataan-pernyataan yang kurang sesaui dan fakta yang ada dalam internal mengenai system dalam resufle oleh presiden. Sebenarnya itu sudah mmenjadi kewenangan presiden dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak menempati pos kemneterian. Hanya di sini yang menjadi persoalan ketika rakyat yang mulai paham dengan kondisi ini bahwa ternyata preside hanya mau mencari posisi aman saja, itulah yang menjadi gatal rakyat, masyarkat, karena tentu rakyat mempunyai kekuasaan yang lebih kerena rakyatlah pula yang sudah memilih sehingga sudah menjadi tanggung jawab rakyat untuk mengontrol dari apa-apa yang kurang seasui. Sudah berulang-ulang kali rakyat menyurukan untuk benar-benar dilakukan perombakan yang benar-benar perombakan bukan hanya menganggati atau menggeser dari kementerian yang satu kemudian digesar pada kementerian lain, sama hal itu hanyalah sebuah uji coba untuk berganti perkerjaan. Jika menteri bekerja tanpa adanya profesionalisme sama saja tak ada manfaatnya yang mana menteri-menteri bekerja hanya sekedar memuhmi tanggung jawabnnya saja tanpa ada aksi untuk memperjuangkan program kreatif bagi rakyat. Yang mana rakyat sudah jenuh dengan kebjikan –kebijakan pemerintah yang tak ada daya inovatifnya tertama para menterinya.
Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ganjar Pranowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2011). menurut Ganjar, banyak keputusan Presiden terkait penambahan dan pengangkatan wakil menteri yang tak sesuai dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2010.Perpres itu mengatur secara eksplisit, hanya sembilan kementerian yang dapat dilengkapi dengan wakil menteri. Di antaranya Kementerian Luar Negeri, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Ekonomi, Pertahanan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Pendidikan Nasional, dan Bappenas.Sementara, Presiden mengangkat wakil menteri lain di luar sembilan kementerian tersebut. "Itu menunjukkan perubahan pepres pendekatannya bukan sistem, tapi pendeketannya kepentingan-kepentingan," ujar Ganjar menegaskan (kompas, 17 oktober 2011)
Pada proses resufle kali ini bisa dikatakan menurut penulis bukan pada niatan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan yang mana melalui menteri-menterinya apalagi sekarang wakil-wakil menterinya sepertinya belum jelas tugas-tugaas apa saja yang harus ia lakukan, namun sepertinya nuasana politisnya masih kental yang mana malah menjadi peluang para menteri untuk memepertahankan di kabinet tentu ada tarik menarik antara partai yang satu dengan yang lain agar nantinya mendpat jatah kursi juga. Sebenmarnya langkah terbaik jika benar-benar ada niatan untuk melakukan resufle dengan megurangi menteri yang berasal dari partai, dan memperbanyak dari kalangan professional. Tentu harus proposional agar menjaga kestabilan pemerintahan.
Maka sebagai warga Negara, rakyat yang masih memperdulikan Negara untuk lebih baik, sebaiknya presiden yang mememilik hak preogratif benar-benar melakukan proses reesufle ini dengan sepenuh hati jangan samapai hanya kepentingan partai sesaat dan benar-benar memilih orang yang tepat lebih-lebih jangan sampai menyimpang dari ketataengaraan.
Namun apakah rakyat benar-benar telah merasakan ada hubungannya dengan proses Reshuffle?ataukah sama sekali tidak ada?yang hanya menimbulkan sikap apatis rakyat terhadap pemerintah kalau proses resufle itu tidak membawa perubahan bagi kepentingan rakyat?
Selamat Pagi, selamat berkontemplasi, dan selamat berfikir.....
