Mohon tunggu...
DENY FIRMANSYAH
DENY FIRMANSYAH Mohon Tunggu... PENULIS

Menulis, melukis, bisnis

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Realitas yang Memaksa

31 Mei 2020   09:23 Diperbarui: 1 Juni 2020   10:23 66 0 0 Mohon Tunggu...

'New Normaladalah realitas yang memaksa. Demikian simpulan dari uraian panjang lebar Bang Baday, kawan saya yang kontroversial- yang mulai membangun channel Youtube bertajuk ‘Psikomo Lewat’ (https://youtu.be/XRNUwObinfs). Dalam normalitas yang baru itu kenyataan yang serba menghimpit memaksa orang menyesuaikan diri: normalitas yang tidak sebagaimana dahulu, normalitas yang diberi tafsir baru: newly perceived normality. Malah yang nyinyir bilang normalitas itu adalah abnormalitas yang dipasarkan lewat politik bahasa. Dalam normalitas yang baru itu kata-kata kunci yang berlaku adalah ‘adaptasi’, ‘survival of the fittest’, ‘herd immunity’ –mungkin agak basi jika diuraikan kembali di sini.

‘New Normal’ adalah logika yang dipilih dan dibenarkan –meski ada risiko yang mengancam: risiko terinfeksi Covid-19. Semacam memilih kerusakan yang paling ringan dari dua atau sekian banyak kemudaratan. Negara tidak sanggup mengakomodasi rakyat dalam suatu ‘total lockdown’. Rakyat harus memilih antara bergerak dalam mobilitas dan kemungkinan terpapar atau berdiam menahan kebosanan dan stagnasi ekonominya. Orang lantas berpaling pada bisnis daring. Orang-orang mulai berjualan dan belanja dari rumah hingga pelaku bisnis daring mengalami kenaikan omzet. Ini semacam blessing in disguise – klise yang lain- di masa Pandemi. Orang makin terampil mengakali situasi. Sejarah pada akhirnya berjalan mengikuti common sense: tidak bisa luring, beralih ke daring.

Orang dahulu menyebut zaman penjajahan era Hindia Belanda (sebelum 1942) sebagai zaman normal. Demikianlah kakek nenek kita yang awam menyebut zaman penjajahan itu dalam perbandingannya dengan zaman Jepang (1942-1945). Mereka mengenang zaman normal sebagai zaman yang tenang, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, meski hidup sebagai jongos dan babu.

Lapis elite pribumi (termasuk nasionalis keturunan Arab, Cina dan Eropa) di zaman Hindia Belanda benar-benar minoritas kreatif dalam arti sesungguhnya. Mereka menerbitkan surat kabar dan buku-buku, mendirikan organisasi-organisasi, mengadakan konferensi, masuk Volksraad, bertengkar sesama orang pergerakan—sementara masih ada jurang pemikiran antara elite pribumi yang menghasung ideologi dengan mayoritas massa yang didominasi mitos. Massa yang didominasi kebodohan dan ketidaktahuan hingga menyebut penjajahan bangsa kulit putih itu sebagai ‘zaman normal’.

Kita berharap zaman normal yang baru ini adalah pilihan rasional dari sekian banyak pilihan yang musykil. Karena rakyat kita hari-hari ini diradikalisasi keterhimpitan dan syukurnya mereka sudah lebih cerdas. Oleh karenanya, alih-alih menutupi kenyataan dengan menyebut abnormalitas sebagai normalitas baru, lebih baik politik bahasa itu digunakan untuk mempropagandakan optimisme di zaman sulit.

Pada penghujung 2019 lalu diberitakan Presiden Joko Widodo merekrut kaum milenial kreatif yang diharapkan akan menghasilkan terobosan-terobosan baru di berbagai bidang. Akan tetapi gemanya kurang terdengar hingga paruh pertama 2020 ini. Justru yang diberitakan April 2020 adalah kasus-kasus yang mencemarkan nama baik staf khusus Presiden itu.

Di saat kepepet kita butuh ‘power’ --meminjam judul buku Jaya Setiabudi ‘The Power of Kepepet’. Power dari Yang Maha Kuasa kemudian power berkat empowerment dari orang-orang kreatif. Persoalannya mengapa empowerment itu tidak datang dari Pemerintah? Mengapa para motivator, mentor dan coach bisnis yang menebar energi positif  dan skill ekonomi jenis baru itu tidak didatangkan dari pihak Pemerintah? Paling tidak gaungnya tidak sampai ke telinga saya.

Mengapa tidak ada usaha pemerintah merekrut kaum kreatif itu hingga bisa memberdayakan rakyat dalam jumlah yang lebih massif dan merata? Karena para mentor bisnis itu memberi pelatihan secara terbatas dan berbayar kepada para pelaku bisnis yang jumlahnya masih minoritas juga. Pemerintah bisa mendorong dan memfasilitasi ekonomi kreatif itu –apapun bentuknya – daripada repot memikirkan bagaimana mendistribusikan bantuan sosial. Sudah lagi tidak mencukupi, kurang merata pula.

Pemerintah terlalu miskin untuk menjamin rakyat dalam suatu lockdown. Dalam kondisi miskin itu apakah Pemerintah sanggup mendongkrak level ekonomi rakyatnya yang juga miskin? Pemerintah bisa jadi miskin –sama miskin dengan rakyat- akan tetapi harusnya lebih cerdas dan lebih kreatif memikirkan solusi untuk jutaan massa rakyat yang telah memilihnya.

Siaran Pers Kementrian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif (29/5) memberitakan adanya MoU Pemerintah dengan sejumlah perusahaan untuk mengkampanyekan #belikreatiflokal dan #BanggaBuatanIndonesia dan menyokong digitalisasi pelaku ekonomi kreatif dari kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ini kabar baik dan patut diapresiasi.

Akan tetapi, secara pribadi sesungguhnya saya ingin melihat peran Kemenparekraf yang lebih dari itu. Kemenparekraf yang mau blusukan dan turun gunung sampai ke desa-desa dan kelurahan, menjumpai para pemuda, emak-emak yang butuh penghasilan tambahan, bapak-bapak yang menganggur, guna memberikan pelatihan dan pencerahan kepada kaum duafa yang membutuhkan empowerment. Saya yakin masih banyak organisasi kepemudaan semacam Karang Taruna yang butuh empowerment, akses permodalan, akses pelatihan dan digitalisasi. Kalau normalitas baru itu memaksa kita lebih banyak di rumah maka akses internet harus dipermurah. Bila perlu semua rumah harus punya internet. Inilah realitas yang memaksa, normalitas baru yang mewajibkan virtualisasi di segala bidang. Kalau normalitas baru hanya menghasilkan ‘protokol’, tetap saja massa rakyat itu turun status menjadi warga negara miskin. Walhasil, makin banyak orang miskin yang tidak bisa dijamin Negara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN