Mohon tunggu...
Deny Oey
Deny Oey Mohon Tunggu... Creative Content Crafter

Seorang pembelajar, pecinta alam dan penikmat makanan pedas. Sesekali mengkhatamkan buku dan membagikan pemikirannya dalam tulisan. Beredar di dunia maya dengan akun @kohminisme (IG) dan @deNocz (Twitter).

Selanjutnya

Tutup

Politik

Apakah RUU Cilaka Omnibus Law Akan "Mencilakakan" Kaum Perempuan?

12 Maret 2020   10:18 Diperbarui: 12 Maret 2020   10:28 108 2 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Apakah RUU Cilaka Omnibus Law Akan "Mencilakakan" Kaum Perempuan?
RUU Cilaka (sumber: tempo.co)

Tanggal 8 Maret lalu, Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day (IWD) diperingati secara global. Di Indonesia sendiri, IWD diperingati dengan seruan para massa yang dalam aksinya selain menuntut sistem perlindungan dan menghapus diskriminasi gender, mereka juga menolak Omnibus Law.

Apa itu Omnibus Law? Sejak dilantik menjadi presiden Republik Indonesia untuk periode kedua, Joko Widodo menargetkan jajarannya untuk merampungkan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang juga disebut RUU Cilaka.

Mendengar kata "Cilaka" saya teringat ucapan nenek saya yang selalu menyebut kata "celaka" dengan cilaka, mungkin begitulah orang jadul menyebutnya. Pertanyaannya, apakah benar Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan "mencilakakan" para pekerja, khususnya kaum perempuan.

Dalam orasinya, massa menyebut Omnibus Law merupakan ancaman bagi kaum perempuan. Tak ada hak khusus perempuan dalam RUU tersebut. Hak khusus yang dimaksud antara lain: hak cuti melahirkan, hak cuti hamil, hak cuti haid dan hak cuti besar lainnya.

Pekerja Perempuan (sumber: republika.co.id)
Pekerja Perempuan (sumber: republika.co.id)
Disinformasi inilah yang harus diluruskan sebelum "digoreng" dengan isu politik dan keberpihakan pada golongan tertentu. Nyatanya tak demikian, perlu kita pahami lebih dulu bahwa Omnibus Law adalah metode penyederhanaan aturan hukum demi mengatasi tumpang tindihnya regulasi.

Jadi, bila dulu ada banyak regulasi dan undang-undang. Kini, semuanya diatur dalam satu undang-undang yang disebut Omnibus Law. Regulasi sebelumnya dianggap terlalu kaku dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Karena itu Omnibus Law juga disebut sebagai RUU "Sapu Jagad" karena telah mencabut atau mengganti ketentuan dalam undang-undang dan mengatur ulang ketentuan tersebut dalam satu undang-undang tematik.

Sayangnya penyederhanaan ini malah disalahpersepsikan oleh beberapa pihak, terutama kaum pekerja perempuan. Tak adanya kata "perempuan" dalam RUU Omnibus Law membuat hak-hak perempuan dalam berkarya dan mengaktualisasikan diri di tempat kerja menjadi tercerabut. Padahal tidak demikian.

Industri atau perusahaan tetap mengatur hak cuti para pekerjanya, termasuk pekerja perempuan, dengan adil. Hal ini untuk memastikan kelancaran investasi agar pertumbuhan ekomoni dan lapangan pekerjaan tidak terhambat. Mudah saja, dengan lapangan kerja yang lebih kondusif, bukankah produktivitas pekerja akan meningkat.

RUU
RUU
Dalam klaster Ketenagakerjaan yang diatur dalam Omnibus Law juga menyebut beberapa aturan seperti skema upah minimum dan jaminan bila mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dalam hal ini, undang-undang tersebut juga berlaku untuk pekerja perempuan.

Sejatinya Omnibus Law dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dinamika perubahan global harus direspon dengan cepat dan tepat, dan dibutuhkan refolmulasi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak melambat. Dengan adanya RUU Cilaka, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan naik 5,7% - 6%.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencakup: penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun, peningkatan investasi sekitar 6,6% - 7% yang akan meningkatkan income, daya beli dan konsumsi, dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN