Irman Gusman, 100 Juta dan Admin Sosmed Nakal

Ada hal yang perlu menjadi catatan penting dalam penangkapan Ketua DPD Irman Gusman oleh KPK.

Pertama, seseorang ditangkap bukan berdasarkan besaran uang suap. Uang Rp 100 juta mungkin sedikit bagi sebuah kasus korupsi, namun meski sedikit, 100 juta sudah cukup membuat seorang ketua para senator negara bernama Indonesia menjadi pesakitan.

Kedua, seorang admin sosial media milik pejabat atau pesohor, dalam hal ini twitter, harus lebih hati-hati dalam bertugas. KPK secara tegas menyatakan Irman Gusman tidak terhubung dengan gadget selama pemeriksaan. Jadi kicauan Irman Gusman melalui akun twitternya dipastikan bukan dibuat sendiri. Kicauan itu dibuat para staf atau admin sosmed. Tulisan di sosmed itu kontan disebut sebagai berita bohong.

Pemberitaan tentang Irman Gusman ditangkap KPK sudah ramai beredar di sosial media sejak Sabtu pagi. Inisial IG yang disebut-sebut itu dipercaya adalah Ketua DPD Irman Gusman. Namun hingga Sabtu siang belum ada kepastian. Bahkan banyak yang menduga Irman Gusman hanya jadi korban jebakan saat klarifikasinya muncul di twitter. Klarifikasi yang ternyata hanya direkayasa adminnya.

Anggota DPD Gede Pasek Suardika dalam wawancara via telepon dengan Beritasatu TV masih menyatakan keraguannya atas kasus ini pada Sabtu siang. Sebab menurut Pasek, DPD tidak memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran. Apalagi ada kabar yang menyebutkan Irman Gusman belum sempat menerima. Info yang beredar hanya menyebut ada pihak yang datang bertamu, membawa uang untuk menyuap. Itu saja.

Pernyataan KPK pada saat konferensi pers membuat semua keraguan itu bisa ditepis. Irman Gusman ternyata disebut sudah menerima uang Rp 100 juta yang diberikan pengusaha suami istri XSS dan MMI. Suami istri itu diperiksa saat akan meninggalkan kediaman Irman Gusman. Petugas KPK kemudian masuk ke kediaman Irman Gusman dan menemukan uang Rp 100 juta yang diberikan itu di dalam kamar tidur. 

Kasus yang menimpa Irman Gusman membuat citra pejabat, khususnya yang berkantor di DPR makin terpuruk. DPD yang tidak memiliki wewenang anggaran saja masih bisa melakukan praktik suap. Lalu, sebagai rakyat, siapa lagi kah orang yang bisa kita percaya di negeri ini? 

Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang, kata Ebiet G Ade.