Menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, tepatnya tanggal 14 Agustus 2022 yang lalu, Indonesia mendapat penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara yang saat itu Presiden didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Penghargaan bertajuk "Acknowledgement for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self-Sufficiency during 2019-2021 Through the Application of Rice Innovation Technology" merupakan kado terindah bagi bangsa Indonesia sekaligus menjadi pembuktian bahwa Indonesia bisa swasembada lagi sejak 37 tahun yang lalu tepatnya tahun 1984.
Apa yang diraih bukan berarti tanpa kebijakan dan implementasinya yang tepat, terarah dan konsisten. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mana mengatur salah satunya adalah pelarangan impor pangan yang masih bisa diproduksi oleh petani dalam negeri. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua UU tersebut lahir dimasa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun implementasinya lebih banyak diterapkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada periode pertama (2014-2019), Kementerian Pertanian dipercaya dipimpin oleh Dr. Andi Amran Sulaiman seorang pengusaha sukses dari Tanah Makassar dan pemilik beberapa hak paten di bidang pertanian. Sejumlah kebijakan Amran semasa menjadi Menteri Pertanian diakui banyak pihak telah memberikan fondasi kuat bagi pertanian dan memihak petani. Beberapa di antaranya adalah keberanian merefocusing anggaran Tahun 2015 menjadi rehab irigasi, pembelian alat mesin pertanian, cetak sawah untuk petani.Â
Kemudian kebijakan untuk fokus pada pengendalian impor dan mendorong untuk ekspor dengan menderegulasi perijinan dan investasi serta adanya asuransi bagi usaha pertanian. Juga kebijakan pemberian benih ke petani tidak di lahan existing berdampak pada luas tambah tanam. Bahkan pengadaan benih tidak lagi melalui tender sehingga pengadaannya dapat sesuai musim tanam. Bukan sekedar kebijakan, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut benar-benar dipantau, di monitoring dan dievaluasi pelaksanaannya oleh Tim yang dibentuk. Sampai penggunaan alat mesin pertanian yang telah disalurkan dipantau pemanfaatannya. Selama kepemimpinan Amran, kita tidak pernah mendengar keluhan terkait ketersediaan dan pendistribusian pupuk bagi petani.
Kementerian Pertanian di masa Menteri Amran juga menelurkan program Upaya Khusus (Upsus) dalam upaya mewujudkan swasembada pangan 2015-2017 yang fokus pada tiga komoditas utama yaitu Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale). Untuk mendukung Upsus Pajale, Amran menggandeng TNI agar komunikasi pusat-daerah sejalan.
"Melalui upsus pajale, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bertekad mewujudkan kedaulatan pangan nasional dalam tiga tahun, yakni pada 2017. Dalam upsus pajale, Kementan tidak hanya meningkatkan luas tanam, tapi juga produktivitas daerah sentra-sentra pangan. Kami akan bekerja secara all out untuk menyukseskan program upsus tersebut," ungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman seperti dilansir Investor.id (27/05/2015).
Keberhasilan Upsus Pajale, diikuti dengan pencanangan program Upsus SIWAB, Upsus Bawang Merah, Putih dan Cabai yang mampu berkontribusi menekan inflasi pangan. Tidak berhenti sampai disiti, Amran Sulaiman meluncurkan 3 Program Penggerak Ekonomi Rakyat dan 2 Program Jangka Panjang yaitu Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan program Benih Unggul 500 juta batang 2019-2024 (BUN 500).
Andi Amran Sulaiman berhasil mewujudkan Indonesia swasembada di Tahun 2017 hingga 2019. Mengapa? Jika mengacu pada data BPS, swasembada beras telah tercapai sejak Tahun 2017 dan tidak impor beras lagi. Tahun 2018, terdapat surplus beras 2,85 juta ton. Namun saat itu ada kebijakan impor yang membuat polemik. Amran tegas menolak impor. Â Setahun kemudian, produksi beras kita kembali surplus mencapai 2,38 juta ton. Itu terjadi di masa Amran masih menjabat sebagai Menteri Pertanian sampai Oktober 2019. Jika mengacu pada ketetapan FAO bahwa suatu negara dikatakan swasembada apabila produksinya telah mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional, apa yang dicapai 2017-2019 menegaskan swasembada tersebut. Data BPS memperlihatkan terdapat surplus beras 2,85 juta ton per Oktober 2019 ketika Amran mengakhiri masa jabatannya.
Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mempercayakan Kementerian Pertanian dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo , mantan Gubernur Sulawesi Selatan dan politisi Partai Nasdem. Secara umum Menteri Syahrul 'diuntungkan' karena fondasi strategis pertanian khususnya menjaga swasembada, telah terbangun baik. Anehnya, diakhir 2020 (2 bulan menjabat), BPS mencatat penurunan surplus produksi beras 1,97 juta ton. Di Tahun 2021 malah produksi beras hanya surplus 1,33 juta ton. Di lai  pihak BPS juga mencatat produksi beras tidak ada kenaikan signifikan. Berkisar 31,5 juta di Tahun 2020 dan 31,3 juta ton di Tahun 2021.
Terlepas dari semua data-data perbandingan di atas, kita patut dan wajib bersyukur bahwa Indonesia di masa Presiden Joko Widodo mampu swasembada beras, mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat atas produksi pangannya. Dan bukan hanya beras, ada beberapa komoditas lainnya yang kita tidak impor. Jelas hal ini menguntungkan petani dalam negeri. Namun patut diingat mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Selain menjaga swasembada tetap tercapai, pemerintah juga dituntut untuk bisa menjaga stabilitas harga komoditas yang memihak petani. Swasembada beras yang ujungnya merugikan petani tiada gunanya. Selamat merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77. Swasembada beras, kado yang indah bagi bangsa Indonesia.
