Joko Widodo saat berkampanye menjadi Gubernur DKI Jakarta sempat menyatakan becak bisa tetap beroperasi di beberapa ruas jalan Jakarta. "Di beberapa daerah kan masih memungkinkan. Kenapa tidak (becak beroperasi)?" kata Jokowi saat berkampanye di Pasar Pelita Sungai Bambu, Jakarta Utara, Selasa 3 Juli 2012. (https://metro.tempo.co)
Berdasarkan petikan berita diatas tentunya wacana menghidupkan kembali becak memang sudah ada semenjak melambungnya nama jokowi-ahok, ketika Pilkada DKI Jakarta 2012 silam.
Karena memang dikala itu memungkinkan becak kembali beroperasi dengan bebas, adalah salah satu janji politik Jokowi-Ahok ketika masa kampanye Pilkada Jakarta 2012.
Becak kembali mendapatkan tempat di Jakarta. Saya rasa itulah kata yang tepat, menanggapi wacana Gubernur Anies yang belakangan ini tengah berwacana akan kembali melegalkan becak di Jakarta.
Anies yang merupakan Gubernur Jakarta beberapa bulan belakangan ini memang banyak membuat gebrakan di Ibukota. Mulai dari penutupan Alexis, rencana penataan para PKL khususnya ditanah abang yang lebih humanis, serta penghapusan larangan kendaraan roda dua di jalan Sudirman-Thamrin.
Dan kini yang terbaru Anies akan menghidupkan kembali becak sebagai moda transportasi di ibukota. Memang jika kita lihat dari kata "menghidupkan", kesannya adalah becak akan kembali berseliweran di jalan-jalan protokol Jakarta seperti era 70-80an lalu.
Tetapi rasanya terlalu berlebihan jika kita berpikir seperti itu, karena Anies hanya melegalkan becak beroperasi di rute-rute tertentu. Karena memang Anies tetap menegaskan becak tidak akan bisa beroperasi di jalan-jalan protokol maupun arteri Jakarta.
Banyak memang spekulasi yang berkembang, kebijakan Anies kembali melegalkan becak adalah bagian dari Anies yang tersandera kontrak politik."Tersandera" sepertinya bukan kata yang tepat. Jika saya diberikan kesempatan menjawab, lebih tepatnya Anies-Sandi hanya ingin merealisasikan janjinya ketika kampanye dahulu.
Bahkan Wagub Sandi telah membenarkan, bahwa pelegalan becak di Jakarta adalah bagian dari kontrak politik Anies-Sandi, dengan forum komunikasi Tanah Merah Bersatu yang ditandatangani Gubernur anies pada 2 oktober 2016 lalu.
Jika merujuk kata kontrak politik, memang masuk akal yang disebutkan oleh Wagub Sandi, karena kontrak politik itu memang perlu untuk mengawal setiap janji calon kepada daerah agar tidak lupa setelah menjabat.
Bahkan sejak era kampanye Pilgub Jakarta era Jokowi-Ahok, sebenarnya pelegalan kembali becak juga menjadi bagian kontrak politik Jokowi-Ahok. Jadi ibaratnya kebijakan Anies-Sandi ini adalah tahap realisasi dari kontrak politik pemerintahan sebelumnya.
