Kepak Sayap Pariwisata Danau Toba

Namun untuk mewujudkan visi tersebut tentu tidak cukup hanya peran dari Pemerintah saja, butuh sinergi yang konsisten dan berkelanjutan antara Pemerintah, Pengusaha (swasta) dan Masyarakat. 

Sinergi ini dikemas menjadi satu ekosistem tata kelola, yakni Collaborative Governance yang di implementasikan melalui pengaturan kolaboratif antar pihak yang melibatkan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang konstruktif.

Pengembangan Danau Toba di era Pemerintahan Presiden Jokowi sangat pesat, hal ini terbukti dari semakin masifnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan jalur transportasi menuju kawasan Danau Toba. 

Manfaat dari pembangunan ini dapat dirasakan secara langsung oleh wisatawan dan masyarakat, terutama dengan dibangunnya Bandara Silangit yang merupakan Bandara Internasional di wilayah Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini Bandara Silangit telah terhubung dengan Bandara Soekarno Hatta dan Bandara lain di Indonesia. 

Demikian juga telah tersedianya akses jalan tol dari Kota Medan menuju Kota Tebing Tinggi dan bahkan pembangunannya pun terus dilanjutkan sampai menuju kawasan Danau Toba, sehingga waktu tempuh dari Bandara Kualanamu Medan maupun dari Bandara Soekarno Hatta menuju kawasan Danau Toba menjadi sangat singkat dan cepat.

Melihat pengembangan yang sedang berjalan saat ini, maka patut diakui bahwa Pemerintah telah menerapkan Collaborative Governance yang cukup baik dalam pembangunan infrastruktur pariwisata Danau Toba. 

Boleh dikatakan bahwa salah satu hasil Collaborative Governance telah melahirkan country branding yang kuat yakni Wonderful Indonesia yang berhasil menduduki peringkat ke 40 dunia berdasarkan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI).

Memang infrastruktur merupakan jantung bagi pariwisata, namun ketersediaan infrastruktur masih belum cukup dalam upaya pengembangan pariwisata Danau Toba secara keseluruhan. 

Masih terdapat hal lain yang juga harus menjadi perhatian serius Pemerintah, antara lain adalah soal pelestarian lingkungan dan budaya bagi masyarakat dan pengunjung hingga pemanfaatan sosial ekonomi untuk masyarakat lokal. 

Seluruh hal ini tentunya harus diperkuat dan didukung melalui ekosistem tata kelola yang baik yakni kolaborasi antara pihak Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Keterlibatan sektor swasta merupakan pilar penting sebagai penopang pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dari sektor swasta dapat mengambil peran dalam melakukan pengembangan fasilitas penunjang wisata, seperti hotel, resort dsb.