Setiap Desember, beberapa negara memperingati Hari HAM sedunia. Begitu juga dengan Indonesia.
Dalam peringatan tahun ini, Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk penegakan hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas diselesaikan. Presiden menyampaikan hal itu dalam acara peringatan hari HAM Sedunia ke-69 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12).
Jokowi menyebut beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Mulai dari penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dan lainnya.
Menurut Presiden, dibutuhkan kerja dari semua pihak, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita berupaya untuk menghadirkan keadilan HAM dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Meski demikian, Presiden Jokowi telah berupaya untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Ini sebagai upaya memenuhi hak dasar masyarakat.
Apa yang dilakukan pemerintah hari ini tak lain juga usaha untuk memenuhi hak asasi manusia. Tepatnya HAM Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).
Sebagaimana diketahui, HAM itu terdiri dari dua elemen, yakni sipil dan politik (Sipol) dan Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob). Nah, dalam 4 tahun ini, Jokowi concern memenuhi HAM Ekosob tersebut. Selain, HAM Sipol yang terus diusahakan.
Selain itu, selama empat tahun ini Presiden Jokowi juga terus berkomitmen melakukan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia yang diwujudkan dengan pemenuhan hak hidup pada program Kota/Kabupaten Peduli HAM yang terus meningkat jumlahnya.
Berdasarkan data dari Kantor Staf Presiden, jumlah kabupaten/kota yang peduli HAM untuk memenuhi hak hidup warga meningkat dari 56 kabupaten/kota pada 2014 menjadi 232 kabupaten/kota pada 2017.
Komitmen Pemerintahan Joko Widodo untuk menghadirkan negara kuat dengan melakukan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya terus diperkuat.
Hal ini dimulai dari peningkatan ketaatan Pemerintah terhadap hukum, usaha penguatan legalitas formal, kekuasaan kehakiman yang semakin merdeka, juga akses terhadap keadilan yang semakin terbuka.
