Mohon tunggu...
Indah Pertiwi
Indah Pertiwi Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Tekad Pemerintahan Jokowi Wujudkan Kedaulatan SDA

9 November 2018   19:17 Diperbarui: 9 November 2018   19:45 316
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Soal kedaulatan sumber daya alam, sikap Presiden Joko Widodo tak main-main. Baginya, rakyat adalah pemilik utama seluruh kekayaan dan sumber daya alam di Indonesia.

Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 dalam mewujudkan kedaulatan sumber daya alam. Presiden Joko Widodo telah meminta menterinya agar lebih tegas dalam menjaga kekayaan alam untuk berdaulat atas sumber daya alam Indonesia demi kepentingan rakyat Indonesia.  

Hal itu diwujudkan dalam beberapa kebijakan untuk mengambil alih blok tambang atau migas dari perusahaan asing yang selama ini mengelolanya.

Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Di bidang maritim, kita bisa lihat ketegasan pemerintahan Presiden Jokowi hari ini. Ratusan kapal asing ditenggelamkan hingga penguatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Alhasil, pendapatan nelayan dari hasil melaut bisa meningkat drastis.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo yang memproyeksikan masa depan di bidang kelautan. Tanpa komitmen Jokowi, Susi mengatakan kedaulatan laut Indonesia hanya mimpi.

Kemudian, kebijakan energi berkeadilan diterapkan dengan menyediakan energi secara adil dan merata, serta harga terjangkau. Hasilnya, capaian rasio elektrifikasi melampaui target ditetapkan.

Pada akhir 2017 rasio elektrifikasi sudah mencapai 93,08%, lebih tinggi daripada target yang ditetap kan sebesar 92,75%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%, pemerintah menerapkan program percepatan dengan prioritas daerah perdesaan.

Hingga kini, pemerintah tidak berencana menaikkan tarif listrik. Hal ini agar tidak memberatkan rakyat sebagai pelanggan.

Pemerintah berkomitmen kepada rakyat miskin dengan masih memberikan subsidi listrik kepada pelanggan 450W, serta 30% pelanggan 900W, yang termasuk kategori keluarga miskin dan rentan miskin.

Kita perlu mendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang berkomitmen melindungi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia, agar fungsi-fungsi ekologisnya terpelihara sehingga dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun