Tentu saja topik ini pasti tidak akan disukai oleh para aparatur negara yang orientasinya duit melulu. Saya pikir, penghematan anggaran negara bisa dilakukan salah satunya adalah dengan meniadakan gaji 13 bagi aparatur negara yang sudah menerima tunjangan kinerja minimal satu kali gaji pokok. Dengan penerimaan tunjangan kinerja yang teratur, tentu jauh lebih terasa manfaatnya dan pengelolaan keuangan yang lebih mudah daripada menerima gaji 13 yang datangnya hanya sekali dalam setahun.
Saya sendiri lebih menyukai menerima tunjangan kinerja teratur dan tersistem baik daripada menerima gaji 13. Setiap bulan, PNS atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih mudah mengelola keuangannya untuk digunakan di saat paling butuh anggaran besar: Tahun Ajaran Baru bagi anak-anak. Dengan catatan, ASN itu mampu mengelola keuangannya dengan mempersiapkan diri jauh hari. Bisa melalui menabung manual, menyimpan dalam deposito, atau berupa asuransi pendidikan.
Nah, coba sekarang ini, ada kesenjangan besar antara ASN jabatan fungsional pengajar/pendidik dengan ASN bidang administratif. Para guru yang notabene sudah mendapatkan sertifikasi besar masih juga menerima gaji 13. Padahal mereka juga masih menerima pendapatan lain-lain selain tunjangan kinerja, misalnya: panitia ujian, honor penelitian bagi dosen, menjadi narasumber, dan lainnya. Mengapa negara masih juga membebani dirinya dengan memberi gaji 13 bagi ASN yang sudah banyak sekali sumber tambahan pendapatannya?
Mungkin, dan saya yakin, wacana ke depan akan seperti itu. Negara harus melakukan efisiensi juga untuk ranah Birokrasi. Jangan hanya masyarakat non aparatur negara saja harus melakukan efisiensi alias penghematan. Sewajarnya Pemerintah terus menerus melakukan efisiensi anggaran negara. Saat ini sudah dimulai dengan pengetatan dan pengurangan anggaran perjalanan dinas, dan imbauan untuk tidak menyelenggarakan acara/kegiatan dinas di hotel tapi memaksimalkan pemakaian gedung milik negara.
Wajar jika masyarakat awam terus menerus menyoroti birokrasi/instansi pemerintah. Karena kenyataannya masih banyak para aparatur negara yang tidak merasa beban moral menghabiskan anggaran milik negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Padahal, sudah sewajarnya aparatur negara memberi contoh/teladan yang baik kepada publik karena dalam bekerja ia dibiayai oleh negara, dari pajak rakyat.
