Covid-19 di Indonesia: Perbaikan Pengelolaan Mandeg di Etik

Covid-19 di Indonesia ;

Perbaikan di Pengelolaan Mandeg di Etik

Karena pertemuan dengan seorang teman mesti diundur sekitar dua jam lagi, maka saya ke Perpustakaan terdekat. Menunggu sambil membaca informasi yang tidak bisa diakses secara online. Dalam Majalah mingguan edisi 23 Agustus kemarin lah saya mendapat gambaran situasi terbaru pengelolaan Covid-19. 

Utamanya ketika membaca wawancara khusus Tempo dengan Iwan Iriawan Ph.D. Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Epidemiolog yang selama 2 bulan terakhir kerap mengikuti rapat virtual dengan Mentri Kesehatan dan Menko Investasi untuk membahas pemberlakuan PPKM di Jawa Bali.

Setidaknya ada beberapa hal yang saya tangkap dari wawancara khusus tersebut.

Pertama, berdasar data pergerakan masyarakat yang didapat dari Facebook's Data for Good (Data berbayar sehingga datanya lebih lengkap dan sample lebih besar) pergerakan warga bisa terpantau. Setiap pergerakan yang meningkat, dipastikan dalam dua minggu kemudian terjadi kenaikan kasus Covid-19. Karena itu ketika pemerintah mencanangkan Work From Bali, para epidemiolog sudah mengingatkan pemerintah akan terjadi lonjakan kasus Covid di Bali. Sayangnya peringatan itu tidak digubris.

Kedua, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diatur secara berjenjang dari level 1-4 adalah solusi epidemiolog. Pemberlakuan PPKM sejak awal Juli lalu, menunjukan hasil positif. Data Satgas Covid memang menunjukan masih tingginya angka penularan. 

Tapi tidak adalagi antrian pasien di IGD Rumah Sakit. Beberapa Rumah Sakit bahkan bisa menurunkan tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupation Rate/BOR) dibawah angka 60%.

Ide PPKM sendiri diadopsi dari WHO. Karena berbeda dengan PSBB, PPKM dengan sistem peringkat mempunyai indikator yang sangat jelas dan terukur dari setiap levelnya. PPKM akan terus dilaksanakan di setiap daerah dengan pemeringkatan berbeda. Bergantung kepada situasi dan kondisi di lapangan.

Ketiga, pemerintah sudah mulai menggeser paradigma penanganan pandemi dari yang semula berorientasi ekonomi ke orientasi kesehatan atau keselamatan. Meski belum seratus persen. Para epidemolog yang seharusnya sejak awal jadi Jendral dalam penanganan wabah, sejak PPKM suaranya sudah mulai didengarkan. 

Walaupun masih harus bertempur dengan suara lain yang dibisikan ke telinga pemerintah. Seperti suara yang menyarankan penghapusan data kematian yang ditentang epidemiolog. Karena penghapusan data kematian akan membuat ukuran kesuksesan dan kegagalan penanganan wabah menjadi kabur dan tidak jelas.