"Argo" Propaganda dan Politik Luar Negeri ala Amerika

Pastinya untuk mengetahui politik luar negeri Amerika mesti ada penelusuran sejak AS berdiri. Namun bagaimanapun juga Perang Dunia II, PD II, adalah titik penting pola Amerika dalam membangun hubungan luar negerinya. Sebagaimana PD II adalah titik penting dinamika duni global, PD II juga adalah titik penting bagi eksistensi Amerika di mata dunia.  

Ketika negara industri pesaing lemah atau hancur karena perang, AS justru dalam posisi kuat. AS adalah negeri yang nyaris tidak mendapat serangan perang dan produksi nasional naik 3 kali lipat lebih. 

Bila sebelum perang AS sudah menjadi negara industri maju, maka usai perang tentunya makin besar. Pada kondisi inilah kebijakan luar negeri AS untuk menjaga dominasi disusun dan dilaksanakan. Hal ini bisa ditelusuri dan dipelajari karena AS dasarnya adalah negara terbuka.

Hal ini diantaranya bisa dilihat pada Policy Planning Study 23 (PPS 23) yang ditulis George Kennan. Kepala Staff Perencanaan Departemen Luar Negeri yang dikenal cerdas, lugas dan tokoh utama pembentukan tatanan dunia pascaperang. 

Dalam PPS 23 yang ditulis tahun 1948 disebutkan "Kita menguasai sekitar 50% kekayaan dunia, tetapi hanya 6,3% dari total populasi....Dalam situasi seperti ini, tidak bisa tidak, kita menjadi objek dari rasa cemburu dan benci. 

Tugas nyata kita pada periode mendatang adalah untuk merencanakan pola-pola hubungan yang akan memperkenankan kita mempertahankan disparitas ini.

Untuk melakukannya, kita harus membuang sentimen dan khalayan; perhatian kita harus dikonsentrasikan sepenuhnya pada sasaran-sasaran nasional yang mendesak... Kita harus berbicara hal yang kabur dan....tujuan-tujuan samar seperti hak asasi manusia, peningkatan standar kehidupan, dan demokratisasi....".

Penerapan kebijakan ini tercermin dari sikap AS pada Demokrasi. Bagi AS, ancaman utama dunia baru dibawah AS adalah nasionalisme Dunia Ketiga. Sebuah pemerintahan yang sebetulnya ingin meningkatkan standar hidup masyarakat yang rendah dan produksi untuk kebutuhan domestik. 

Namun karena bertentangan dengan AS, maka mesti diintervensi dan dilabeli "ultranationalism". Bila pemerintahan seperti ini sudah berkuasa, mesti digulingkan dan dibentuk pemerintah baru yang mendukung investasi swasta dari dalam dan luar negeri, produksi demi ekspor dan hak membawa keuntungan ke luar negeri.

AS akan konsisten menentang demokrasi bila hasilnya tidak dapat dikontrol dan merugikan investor AS. Menurut Royal Institute of International Affairs di London, ketika di permukaan AS berperan dalam demokrasi, komitmen mereka sesungguhnya pada "perusahaan kapitalis dan swasta". 

Ketika hak investor terancam, maka demokrasi akan dienyahkan. Sebaliknya, selama hak investor dilindungi, maka para pembunuh dan penyiksa pun akan aman.