Saat ini, kelapa sawit menjadi komoditas yang sering dibicarakan karena kelangkaan minyak goreng. Namun, ada banyak hal di balik situasi tersebut yang tidak banyak diketahui masyarakat luas. Narasumber, Ir. Baginda Siagian, M.SI., menerangkan pada webinar seri Dampak Positif Program PSR, Sarpras, dan Pengembangan SDM bagi Petani Sawit, dengan topik Pendanaan BPDPKS untuk Pengembangan SDM Petani Sawit, 21 April 2022, via Zoom Meeting.
Sebelum itu, Heri Murdiono, Pimpinan Redaksi Media Perkebunan berkisah bahwa kelapa sawit yang tumbuh di desa-desa telah meningkatkan kesejahteraan petani. Yang dulunya rumah mereka begitu sederhana, sekarang sudah berdinding tembok. Malah, ada salah satu petani yang kini menjadi bupati di Sulawesi. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dicetuskan pemerintah masa Presiden Joko Widodo, tak hanya memperhatikan petani, tapi juga anggota keluarga seperti anak-anaknya yang mendapatkan pembinaan dan beasiswa pendidikan.
Terkait sumber daya manusia, perkara tidak selesai sampai di situ saja. Terdapat delapan (8) tantangan yang dihadapi petani sawit dan menjadi PR besar bagi kita semua. Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, yang juga menjabat sebagai Koordinator Pendanaan bagian SDM di BPDPKS, menyebutkan bahwa seluas 6.9 juta hektar perkebunan sawit milik petani swadaya, diperkirakan membutuhkan sekitar 8 juta petani atau tenaga kerja yang terlibat.
Berikut 8 tantangan petani sawit yang berkaitan dengan SDM:
- Produktivitas. Petani sawit Indonesia baru memproduksi sawit sekitar 3.6 ton/ha/tahun dan berpotensi besar memproduksi sebesar 5--6 ton per hektar per tahun. Pelatihan jelas wajib dilakukan, namun harus juga diikuti dengan kebijakan ISPO yang mendukung petani. Lain dari itu, petani harus lolos dari "uji kompetensi" demi keberlanjutan ekonomi serta lingkungan.
- Hilirisasi, pemanfaatan produk samping kelapa sawit yang belum optimal.
- Terindikasi kawasan hutan dan KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut). Para pelaku, baik itu pemerintah, korporasi, ataupun petani menghindari lahan yang berada di kawasan hutan dan KHG. Pada kenyataannya, sekitar 3 juta hektar lahan sawit terindikasi berada dalam kawasan tersebut. Tidak sedikit dari lahan mereka yang memang sudah ada sebelum larangan tersebut tercipta. Bagian ini tidak bisa lepas dari peran SDM yang mumpuni perihal perkebunan sawit dan hukum-hukumnya.
- Legalitas dan perizinan, masih ada yang belum memiliki legalitas (SHM, HGU, STDB).
- Gangguan usaha dan konflik, harmonisasi PBS/PBN dengan perkebunan rakyat menurunkan provitas.
- Akses pasar, tarif bea masuk yang tinggi, kebijakan anti dumping, food safety, dan lain sebagainya.
- Negative campaign, tuntutan negara konsumen khususnya Uni Eropa.
- Energi, potensi sumberdaya belum tergarap maksimal untuk energi, contoh biohidrokarbon, dan lain-lain.
Untuk mewujudkan solusi dari 8 tantangan tersebut, BPDPKS mulai Februari 2022 fokus menggelar pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dan fasilitasi--kegiatan pengembangan SDM. Baginda mengakui bantuan tersebut membutuhkan kerja sama dengan perusahaan sawit swasta dan pihak lain untuk bergandeng tangan. Dalam mempersiapkan hal itu semua, Â BPDPKS Â telah memetakan permasalahan sumber daya manusia dengan membuat roadmap SDM 2019---2038.
Selain itu, Baginda menyampaikan bahwa milenial yang masih kurang minat untuk menjadi petani sawit. Meski, kita sudah bisa menemui beberapa generasi muda di setiap provinsi yang sudah terjun menjadi petani sawit maupun membantu orang tuanya dalam pengelolaan dan distribusi. Kita lihat saja nanti perkembangan petani muda dan sepak terjang BPDPKS.
Sawit memang masih menjadi pro dan kontra, namun jika kamu di sisi yang kontra, solusi apa yang baik untuk petani. Dan buat kamu yang berpihak pada sawit Indonesia, apa yang akan kamu lakukan untuk mereka dan Indonesia agar keragaman hayati tidak lenyap dan semua orang bisa tersenyum?
