Siapa yang Ngibul Di balik Harga Jagung Melambung

Tarik ulur terjadi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Mereka saling tuding sebagai penyebab harga jagung melambung. Terbang tinggi ke angkasa, ke langit  biru.

Menurut Kementerian Pertanian, kesalahan ada pada tata kelola distribusi dan niaga. Bukan pada produksi.

Wakil Mentan Harvixk Hasnul Qolbu mengatakan produksi jagung aman dan mencukupi. Sekarang ini, ada stock 3,2 juta ton. Stock itu, kata Dirjen Tanaman Pangan Suwandi, ada di Gabungan Perusahaaan Makanan Ternak (GPMT) 722 ribu ton, di pengepul 722 ton di agen 423 ton dan sisanya ada ditempat lain.

Dalam tata kelola niaga,  terjadi miss sinkronisasi antara pedagang besar dengan pedagang kecil. Ada disparitas harga antara Harga Acuan Pembelian (HAP) yang dikeluarkan Kemendag. HAP menentukan harga antara Rp.3.150 sampai Rp.4.500 perkg. Tapi di pasaran melambung sampai Rp.6000. Tentu saja harga ini memberatkan peternak ayam.

Peternak tak bisa langsung beli di petani antara lain disebabkan karena tak bisa cash and carry seperti dikendaki petani. Selain itu memang pedagang harus diberi hak hidup.

Kementan memahami terjadi kerugian peternak karena tidak bisa menjual telur lebih dari Harga Pokok Produksi (HPP),  yang juga ditetapkan Kemendag. Selain itu kenaikan harga telur atau daging ayam,  tentu akan memberatkan konsumen.

Soal ketersediaan stock jagung ditegaskan lagi oleh Direktur Serelia Kementan Mohammad Ismail Wahab. Kata dia, kondisi produksi itu seminggu sekali diupdate oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Data dan Informasi Pertanian. Juga kordinasi dengan BPS.

Semua hal itu disampaikan Wamentan dan rombongan dalam Raker bersama Komisi IV DPR.

Berbeda dengan itu  Kementerian Perdagangan tetap yakin bahwa kenaikan harga jagung disebabkan karena ketiadaan produksi. Yang terjadi adalah hukum pasar kata Mendag M.Lufhfim. Tiada barang pasti harga naik.

Mana stock yang 3,2 juta ton itu ? Jangankan 3 juta ton, untuk memenuhi permintaan presiden  30 ribu ton saja barangnya tiada.  Bahkan 7 ribu ton untuk kebutuhan Kabupaten Blitar saja sulit dipenuhi, kata Mendag kepada komisi VI DPR.

Jangankan rakyat kecil,  wong yang terhormat para anggota DPR saja pusing mendengar tarik ulur kedua pembantu pak Jokowi itu. Ada dugaan kondisi ini diciptakan kartel dagang agar diberi izin imort. Ada tendensi terjadi penimbunan barang kata seorang pengamat ekonomi .Tapi tudingan itu dibantah Lutfi. Lagi pula Presiden Jokowi sudah berjanji pada tahun kedua priode pertama pemerintahannya akan melakukan swasembada jagung. Dan itu mulai dipertanyakan. Tapi sampai tahun lalu masih impor juga. Cukup besar lagi, 517 ribu ton.