Mohon tunggu...
dedi s. asikin
dedi s. asikin Mohon Tunggu... Editor - hobi menulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

menulis sejak usia muda

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Reshuffle Kabinet Sebuah Keniscayaan?

15 April 2021   11:02 Diperbarui: 15 April 2021   11:13 81
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sepertinya tak bisa dihindarkan, semua Presiden harus melakukan pergantian  pembantu. Dikenal secara umum namanya resafel. Peristiwa yang merupakan penggunaan hak prerogratif itu senantiasa meramaikan jagat politik. Tak hanya di negeri ini, di negara lain juga insyaallah demikian. Masyarakat dibuatnya semacam demam malaria. Menggigil, panas dingin.

Ada macam-macam motivasi dan penyebab dilakukannya bongkar pasang pembantu Presiden itu. Untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kordinasi. Ada juga karena  kursi kosong sebab  sang menteri terjerat korupsi. Resafel akhir tahun 2020 ada 2 menteri dicokok KPK dan harus diisi. Mereka adalah Menteri  Sosial Juliari Peter Batu Bara dan Mentri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Bagai sekali merengkuh daung dua tiga pulau terjangkau, Presiden Jokowi sekaligus mengganti Menteri lain. Ada 4 menteri yang diganti, sehingga mereka ber enam dilantik bareng.

Selama 6 tahun berkuasa, Jokowi telah 5 x  bongkar pasang kabinet. Dalam waktu dekat, kabarnya ia juga akan melakukan lagi perubahan kabinet. Kali ini terjadi setidak menyangkut 2 kementerian, Mendikbud dan Marinves. Kedua kementerian  itu akan dirubah nomenklaturnya. Kemendikbud akan digabung dengan Menristek. Lalu akan dibentuk Kementerian baru.  Kementerian Investasi, dipisah dari Kemenmarinves. Soal investasi itu tampaknya memang sudah merasuki otak Presiden Jokowi. Itu terlihat dari ngototnya dia dan pemerintahnya mempertahankan dan meluncurkan UU Omnibus. Jutaan masyarakat buruh dan mahasiswa berdemo menolak UU itu tak dihiraukan. 

Telinganya bagai mendadak tuli. Mulutnya seperti terkena struk. Mendadak bisu tak bisa ngomong. Menurut pemerintah, UU Cipta Kerja itulah yang membuka pintu lebar masuknya investasi  dari segala arah. Domestik maupun luar. Makanya pengelolaan modal orang itu, harus diurus khusus seorang menteri, tidak dirangkap seperti sekarang. Kabarnya parlemen sudah setuju rencana presiden.

Bicara soal resafel selaman76 tahun kita merdeka, ada baiknya kita tahu siapa presiden yang paling sering melakukan bongkar pasang pasukan. Menurut catatan, kalau tidak salah : Presiden Sukarno dalam 20 tahun, 26 kali tambal sulam kabinet. Suharto irit sekali. Selama 32 tahun (7 periode) ia hanya 3 kali saja. Lalu Habibie selama 18 bulan, 3 kali. Abdurahman Wahid, nah , mungkin ini pemegang rekor. Selama kurang dari 2 tahun berkuasa, Gus Dur sampai 10 kali gunta ganti menteri.  Fenomenal, Spektakuler bahkan banyak kontroversi. Lalu Megawati 3 x. SBY 5 kali dan Jokowi sampai 6 tahun pemerintahannya hampir 6 kali.

Barang kali angka-angka ini yang saya tidak jamin akurasinya, memberi gambar kepada kita bahwa resafel kabinet itu memang  tidak bisa dihindari. Itu merupakan sebuah keniscayaan. 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun