Negeri Gonjang Ganjing

Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 partai politik yang ikut Pemilu tahun 1955 ada 172 buah. Dapat dibayangkan pemilu pertama yang dinilai paling demokratis itu itu telah mengakibatkan perdebatan panjang. 

Tak berkeputusan dan menyebabkan Dewan Konstituante yang dibentuk lewat pemilu dan ditugasi membuat UU Dasar sebagai pengganti UU Darurat Republik Indonesia Serikat tahun 1950 tidak dapat menyelesaikan tugasnya, nyaris dedlok. Kondisi ini menyebabkan presiden Soekarno membuat dekrit 5 Juli 1959. Kembali ke UUD 1945 yang sejak 1950 diganti sementara dengan UU RIS itu.

Setelah dekrit, sistim demokrasi berubah dari liberal menjadi demokrasi terpimpin. Sistim ini telah membuat kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Bung Karno mulai mengembangkan kekuasaan nyaris di tangan sendiri. Dengan otoritarian itu, dia membentuk dan menunjuk anggota DPR sendiri serta membuat MPR Sementara. Kekuasaan Bung Karno nyaris seorang raja. Panggilannya saja Paduka Yang Mulia. Berbagai gelar dibuatnya sendiri "Presiden Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi dan Penyambung Lidah Rakyat".

Tak ada yang berani menentang.  Demokrasi seolah mati. Bukan setuju.  Cuma takut. Siapapun yang berani bicara tidak sejalan dengan kebijakan PYM, tunggu saja dijemput aparat masuk hotel prodeo. Banyak orang termasuk teman-teman perjuangan bung Karno yang jadi korban.  Masuk bui tanpa peradilan yang jelas. Antara lain ada Mohamad Yamin, Moh Natsir, Hamka dan lain-lain.

Kekuasaan Bung Karno semakin dikukuhkan dengan keluarnya  TAP MPRS No.III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup.

Tak ada yang berani melawan keputusan itu. Tak ada  unjuk rasa. Tak ada kegaduhan. Tak ada gonjang ganjing. Bumi pertiwi menjadi sepi.

Tapi ternyata tak ada yang yang kekal di alam fana ini. Gerakan kemanusiaan yang dikekang selama 20 tahun akhirnya pecah juga. Bung Karno didemo dan diminta mundur. Ada dua hal utama  yang membuat "bucat bisul" warga masyarakat itu. Pertama, pemerintahan Soekarno tidak berhasil membangun ekonomi. 

Waktunya habis digunakan untuk peperangan melawan Belanda dalam perang kolonial ke 2  dan pemberontakan dalam negeri DI/TII serta konfrontasi dengan Malaysia. Yang kedua, di bidang politik bung Karno tampak berpihak kepada PKI yang jelas-jelas  telah melakukan kudeta berdarah 30 September 1965. Akhirnya Soekarno pun jatuh.

Terjadi suksesi pemerintahan dari  Soekarno kepada jendral Suharto . Era itu disebut Orde Baru. Sistim demokrasinya dinamai Demokrasi Pancasila . Ternyata pemerintahan orde baru Suharto sami mawon, just the same, sarua bae dengan pemerintahan Orde Lamanya Soekarno.

 Suharto yang jago strategi itu juga mengembangkan gaya otoriter.  Pemerintahan Suharto didukung ABRI karena Suharto memberi tempat yang nyaman kepada tentara melalui  kebijakan Dwi fungsi ABRI. Karena itu Suharto berhasil mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun.  Jika ada yang berani melawan tunggu saja dijemput aparat masuk penjara. Salah satu yang menjadi korban kezaliman orde ini adalah Bung Tomo, pejuang dan pemimpin perang melawan sekutu di Surabaya. Ada pula wartawan Mahbub Djunaidi yang ditahan 1 tahun tanpa diadili. "Si burung parkit di kandang macan" itu dicokok karena tulisannya yang berani mengkritik pemerintah. Selain itu ia juga diketahui sering keluar masuk kampus memberi ceramah kepada mahasiswa.

Jadi selama dua orde itu negeri ini terasa sepi.  Tidak ada gaduh tidak ada gonjang ganjing. Tapi hati dan harga diri terkunci gembok .