Mohon tunggu...
dedi s. asikin
dedi s. asikin Mohon Tunggu... Editor - hobi menulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

menulis sejak usia muda

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Menyoal Wacana Presiden 3 Periode

19 Maret 2021   00:11 Diperbarui: 19 Maret 2021   00:11 224
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Seorang teman DJJ, Diskusi Jarak Jauh mencuit , sepertinya bangsa kita ini senang kegaduhan ya kang. Banyak hal yang dikembangkan dan jadi polemik. Bahkan berkepanjangan. Kadang publik menjadi jenuh. Bahkan nyinyir dibuatnya.

Saya jawab mungkin itu salah satu ciri negara berkembang. Negara sedang mencari dan menuju bentuk yang lebih baik dan permanen. Masyarakat kemudian tenang, bahagia dan sejahtera. Tak perlu lagi banyak "omon" .

Itu soal jabatan Presiden 3 periode muncul lagi kang. Amin Rais dituduh suudzon tuh. Saya jawab lagi, ya itu dinamika.

Kalau menurut peneliti LIPI Prof Siti Zuhro, isu itu sudah ada sejak zaman SBY. Tapi tidak berlanjut karena tidak ada pintu masuk. Konstitusi sudah dipatok dengan TAP MPR No.VIII/MPR/1998,  1 kali 5 tahun dan bisa dipilih lagi hanya untuk 1 kali lagi. 

Sejatinya memang konstitusi itu bisa diamandemen oleh MPR. Tapi publik selalu menolak penambahan periode itu. Menurut mba Ii, itu bisa menghambat regenerasi kepemimpinan nasional dan ada indikasi menyuburkan korupsi . Power trend to corrupt.

Bahkan jangankan ditambah malahan ada yang menyatakan dikurangi hanya 1 periode saja. Salah seorang yang mengusulkan itu adalah Prof Salim Said. Pakar kemiliteran itu kesal karena sering terjadinya konspirasi oleh para petahana yang mencalonkan kembali.

"Satu kali saja cuma waktunya ditambah jadi 7 atau 8 tahun."

Tapi meski rational, gayung itu belum bersambut. Demikian pula dengan ide jadi 3 periode.

Masa pemerintahan Jokowi, isu itu muncul lagi. Hanya sedikit pihak yang setuju. Seingat saya di situ ada nama Ruhut Sitompul dan belakangan mantan wakil Ketum Gerindra Puyiono.

Tapi penolakan marak di mana mana. Semua parpol menolak. Pimpinan DPD menjamin lembaga senat itu 99,9 persen menolak. Lalu Ketua MPR menyebut tidak ada agenda amandemen MPR tentang perubahan masa jabatan.

Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan menolak penambahan periode jabatan itu. Presiden ingin tunduk pada konstitusi yang sudah ada, 2 periode saja. Sampai di situ sebenarnya persoalan selesai dan aman aman saja. Tapi gaduh kok masih terus gemuruh ? Mungkin itu dipicu pernyataan Amin Rais yang mencurigai masih ada konspirasi ke arah itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun