Data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan pengguna internet di indonesa terus tumbuh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 misalnya, jumla pengguna internet di indonesa berada pada angka 110.2 juta pengguna, yang tumbuh drastic pada penghujung tahun 2017 menjadi 143,26 juta pengguna internet, dengan komposisi penggunaan sarana internet yang bervariasi.
44,16 persen dari total pengguna internet alias warga net meggunaka smartphone / table pribadi, 4,49 persen menggunakan computer dan laptop pribadi, serta 39,28 persen lainnya menggunakan keduanya untuk mengakses internet. Dan, dari angka 143,26 juta pengguna internet tersebut, ternyata sebanyak 87,13 persen pengguna internet untuk mengakses Sosial media.
Dari angka ini, muncul asumsi bahwa social media bisa disebut sebagai ruang public baru dalam kanca politik. Maka tak heran jika belakang ini, -khususnya menjelang pelaksanaan pemilu 2019- Komisi pemilihan umum membentuk relawan demokrasi, dengan salah satu basis perwakilan pemilih adalah warga internet atau netizen. Alasannya sederhana, 70 persen dari pengguna internet tersebut menggunakan perangkat berjalan (Mobile Gadget) dalam mengakses internet.
Apa tujuan relawan demokrasi? Point pertama dari tujuan pembentukan relawan demokrasi adalah meninngkatkan kualitas proses pemilu (sumber : buku panduan Pelaksanaan relasi relawan demokrasi Pemilu tahun 2019). Akhirnya, Demokrasi digital 'bisa dikatakan' sebagai bagian integral dari diskusi mengenai masyarakat digital (digital society).
Belakangan ini, di bawah rubrik Digital Citizenship, para penstudi mencoba memperlihatkan dilema dan peluang yang bisa ditawarkan masyarakat digital bagi konsolidasi demokrasi. Pertanyaan utamannya adalah bagaimana dan seberapa jauh artikulasi politik melalui medium digital, khususnya internet, dapat melayani tujuan ganda berikut.
Pertama, bagaimana menjadikan ruang siber (Cyberspace) sebagai arena belajar berdemokrasi khususnya bagi kaum yang hari ini dikendalikan oleh neoliberalisme yang anti-politik.
Kedua, bagaimana keterlibatan dalam demokrasi digital dapat mendorong dan memperkuat artikulasi politik warga negara dalam pembuatan kebijakan di dunia nyata. Dengan kata lain, para penstudi merumuskan hubungan saling pengaruh antara 'netizenship' dan 'citizenship'.
Menjawab pertanyaan kedua pernyataam tersebut, terkait pembelajaran demokrasi melalui medium internet termasuk artikulasi politik warga Negara dalam pembuatan kebijakan, sudah lama tumbuh dan berkembang.
Belakangan ini internet, khususnya media sosial, tampil sebagai arena strategis dan taktis bagi diskusi dan debat politik berbagai kalangan termasuk kaum muda. Tidak terkecuali presiden dan mantan presiden, para politisi tua dan muda, gubernur, bupati serta pejabat daerah memanfaatkan teknologi digital ini untuk berpendapat atau membela pendapatnya.
Ruang siber kita dipenuhi berbagai isu, dari soal susila, korupsi sampai isu terkini seperti penistaan agama dan kelayakan sorang non-muslim menjadi kepala negara atau pemimpin di daerah berpenduduk moyoritas Muslim.
Semakin terlihat bahwa sejumlah isu politik yang pada masa lalu dianggap urusan pejabat dan politisi sekarang dibahas dan diperdebatkan berbagai kalangan tanpa ada sekat profesi, identitas agama, etnis dan ideologi politik. Pada saat bersamaan, ruang siber menunjukkan kebangkitan kesadaran kelas, afiliasi etnis, agama, dan wilayah.
