Kolaborasi Pemerintah dan Non Pemerintah
Sejauh ini, perhatian terhadap warganet milenial, mulai dari penetrasi internet, penggunaan media sosial, pembekalan kaidah jurnalistik dan teknik pemeriksaan fakta dapat disebut belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. Tampak program -- program yang ada untuk warganet milenial ini dilaksanakan secara acak dan tidak terukur.
Kini yang diperlukan adalah kolaborasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun non pemerintah untuk membuat wadah bersama guna membentuk warganet milenial di atas.Â
Kolaborasi membentuk warganet milenial yang konstruktif dan terukur ini menjadi mendesak, jika dikaitkan dengan Pemilu 2024 mendatang, dimana pemilih milenial dengan jumlah yang berkisar 80 juta pemilih dari sekitar 185 juta pemilih mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan masa depan Indonesia melalui sirkulasi kepemimpinan di eksekutif dan legislatif.Â
Selain itu, dukungan terhadap milenial ini juga dapat menjadi pusat untuk mempersiapkan Indonesia yang akan mengalami puncak bonus demografi usia produktif di tahun 2030 nanti.
Jika dukungan terhadap warganet milenial tadi tidak dilakukan, dugaan pemeliharaan kondisi gaduh karena misinformasi atau disinformasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab akan semakin kencang. Tudingan bermain misinformasi atau disinformasi sesama anak bangsa baik individu maupun kelompok untuk memuluskan kepentingan politik dan ekonomi juga akan semakin tajam.
Kini yang mesti kita renungkan bersama, bahwasannya negara bangsa yang merdeka, pemimpinnya mempersiapkan regenerasi berikutnya, bukan hanya siklus pergantian kekuasaan lima tahunan.
