Itulah mengapa, pihak medis sangat berupaya menjaga ketat protokol kesehatan. Ini semata-mata untuk mencegah terjadinya penularan covid-19 lebih masif.
Saya pun berpikir bahwa sudah sewajarnya pihak rumah sakit meminta pasien bersalin untuk melakukan rapid test. Jika sudah melihat hasilnya, maka pihak rumah sakit bisa bertindak sesuai dengan hasil rapid test tersebut.
Tetapi, efektifkah tindakan ini?
Itulah yang sebenarnya menjadi perdebatan. Apalagi jika melihat proses si ibu pasien bersalin yang harus ke sana-ke mari. Menurut saya itu adalah penggambaran yang memang menjadi penyakit kronis birokrasi di Indonesia.
Ini bukan permainan tenis meja, tetapi birokrasi kita seperti itu. Tak tik tuk, tak tik tuk, tek!
Saya sendiri mengaku kesal ketika merasakan birokrasi yang ada di negeri ini, dalam hal apa pun. Seperti misalnya mengurus surat tanda miskin. Saya harus ke rumah RT, setelah itu ke kelurahan, baru kemudian ke kantor kecamatan atau lembaga yang lebih tinggi.
Mengapa mereka ini tidak berada di satu gedung bertingkat, lalu mereka ada jadwal paten bekerja di sana?
Belum lagi jika si ketua RT ini malah selalu mengatakan, "besok saya ada jadwal ke luar kota, jadi harus sekarang dan jam segini". Baru setingkat RT tetapi sudah seperti selebriti saja. Susah ditemui, walau semua tidak begitu.
Seolah pemangku jabatan adalah pihak yang lebih dibutuhkan, sehingga masyarakat harus mau merendah dan mencari-cari, alias repot sendiri. Padahal mereka adalah tangan-tangan yang diharapkan para warga untuk menjangkau birokrasi agar lebih efektif.
Nahasnya, hal semacam ini juga saya lihat di dunia permedisan--di berita itu, yang artinya taruhannya nyawa. Salah perhitungan, nyawa melayang. Apakah semurah itu nyawa manusia? Apakah itu yang dinamakan takdir?
Tetapi, jika saya perhatikan, semua pihak di sini memang memiliki cikal-bakal yang mengakibatkan kejadian tragis ini muncul. Apa itu?
