Birokrasi pada Politik Dinasti Tidak Mensejahterakan Rakyat

Oleh: Debi Arnita Widyawati*
       

       Politik dinasti adalah kekuasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh keluarga yang masih berhubungan darah, politik dinasti dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan. Banten adalah salah satu daerah yang masih menerapkan politik dinasti. Politik dinasti di Banten dilakukan oleh keluarga mantan gubernur provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah, yang melakukan korupsi alat kesehatan dan kasus jual beli jabatan, Bahkan adik Ratu Atut yaitu Tubagus Chaeri Wardana juga tersangkut kasus yang sama.
       Walaupun mereka terjerat kasus korupsi namun hal itu tidak menggerus kekuasaan mereka di Banten. Keluarga Atut tetap memegang jabatan tinggi dibeberapa daerah di Banten yaitu anak pertama Ratu Atut, Andika Hazrumy menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. Sementara istrinya Ade Rossi Cherunnisa menjabat sebagai anggota legislatif tingkat pusat dari Dapil Pandeglang - Lebak.
       Anak kedua Ratu Atut, Andiara Aprilia di Senayan menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024. Sementara suaminya, Tanto W Arban menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang periode 2015-2020. Adik kandung Ratu Atut, Ratu Tatu Chasanah menjabat sebagai Wakil Bupati Serang periode 2015 - 2020. Adik tiri Ratu Tatu, Ratu Ria Maryana menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Serta istri adik Ratu Atut Wawan, Airin Rahmi Diany menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021.
       Hal diatas membuktikan bahwa politik dinasti dibangun kokoh oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Sampai gubernur, bupati, DPD dan DPRD dipimpin oleh satu keluarga. Jika seperti ini masalah akan lebih mudah muncul, karena siapa yang akan mengawasi dan di awasi bila lembaga eksekutif maupun legislatif nya adalah satu keluarga.
       Memang politik dinasti tidak dilarang karena konstitusi memperbolehkan, namun tetap saja politik dinasti tidak memenuhi syarat etik dalam pemerintahan. Walaupun semua warga negara memiliki hak dalam memilih ataupun dipilih. Karena dalam politik keluarga seperti ini dalam penentuan jabatan publik nya mengandung faktor kepentingan.
       Apakah bisa mereka dalam satu keluarga saling profesional dalam membuat keputusan jika salah satu dari mereka mengeluarkan kebijakan yang salah? Tidak ada jaminan untuk menjawab pertanyaan itu. Politik dinasti tidak bisa memberikan kepastian apakah dalam satu keluarga tersebut akan menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih, kompeten, dan tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat.
       Lalu apakah politik dinasti pada birokrasi saat ini mensejahterakan rakyat? Bisa dilihat bahwa dalam politik dinasti terjadi kasus korupsi, korupsi itu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Memang tidak bisa dijadikan patokan bahwa Politik dinasti yang membuat seseorang menjadi seorang koruptor.
       Tetapi politik dinasti memberikan peluang atau mempermudah jalan untuk melakukan korupsi. Birokrasi pada politik dinasti memang tidak bisa lepas dari yang namanya korupsi karena politik keluarga ini menjangkau semua kekuasaan yaitu penguasaan sumber daya ekonomi, penguasaan jabatan-jabatan strategis birokrasi, penguasaan partai politik, serta penguasaan organisasi kemasyarakatan.
       Karena politik dinasti di Banten ini , pemerintah menyalahgunakan jabatan mereka. Dimana seharusnya mereka itu memperhatikan masyarakat Banten mereka malah asik dengan jabatan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa memperdulikan masyarakatnya. Masyarakat yang miskin akan semakin miskin itulah dampak yang sangat terlihat dari politik dinasti ini.  
       Masyarakat semakin miskin dan tidak sejahtera karena pemerintah pada politik dinasti cenderung serakah dan mereka juga melakukan KKN. Karena Pemerintahnya mencari keuntungan untuk keluarganya bukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini lebih baik jika politik dinasti tidak ada lagi atau tidak diberlakukan lagi. Karena sebenarnya politik dinasti ini sudah merusak rencana reformasi birokrasi dimana harusnya birokrasi saat ini adalah birokrasi yang bersih , kredibel, akuntabel, dan profesional. Jika reformasi birokrasi tersebut tidak ada maka bisa memunculkan budaya nepotisme, yang akan membuat birokrasi kita menjadi korban demi membangun politik dinasti yang tidak baik.
       Jika politik dinasti tetap dilaksanakan maka dalam pemilihan seseorang untuk menjadi pemimpin akan terus berlangsung karena faktor kedekatan dan kekayaan saja, bukan karena prestasinya, kapabilitas, dan kapasitasnya. Jika seperti itu maka akan banyak kader partai dan anak-anak bangsa yang tidak menjadi apa-apa di Banten. karena sekat penutup kesempatan bagi orang-orang berprestasi dengan kualitas yang sangat baik akan semakin membesar, hanya karena dalam menentukan pemimpin pada politik dinasti yang dilihat adalah kedekatan, kekayaan, dan faktor keluarga.
       Oleh karena itu sudah seharusnya politik dinasti harus diputus dari rantai politik Banten. Mengingat bahwa politik dinasti cenderung mempunyai pikiran untuk memiliki kekayaan di wilayah yang dia pimpin. Karena jika birokrasi pada politik dinasti, itu sangat mempermudah jalan untuk melakukan korupsi!!

*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa