Haruskah Pendidik PAUD Di-PHK?

By Deassy M Destiani

"Pendidik PAUD itu adalah seorang Mujahid, " kata Ketua Himpaudi DIY Ibu Zamzani Ulwiyati pada sebuah webinar yang saya ikuti. Saya setuju dengan beliau, sebab tak mudah mencari pendidik yang mau bergelut dengan segala kerepotan anak usia dini. Apalagi untuk PAUD Non formal seperti KB, TPA dan SPS. Gaji minim jauh di bawah UMR (100 rb sd 750 ribu), status tak diakui sebagai guru, insentif belum bisa didapatkan semua pendidik, tak ada jaminan kesehatan apalagi jaminan hari tua. 

Di masa pandemi ini, kerepotan pendidik PAUD bertambah banyak. Seorang pendidik PAUD harus pintar menggunakan IT agak bisa terhubung dengan anak-anak dan wali murid via daring. Padahal gawai itu adalah benda yang tidak boleh digunakan saat pembelajaran PAUD sebelum pandemi. Guru biasanya mengajar dan berinteraksi langsung dengan anak, tak perlu lewat layar HP. Jadi menggunakan gawai untuk mengajar adalah sebuah tantangan tersendiri. 

Katakanlah seorang pendidik PAUD sudah bisa menggunakan IT, masalah lain muncul tentang perangkatnya. Gawai atau laptop yang dibutuhkan untuk daring itu harus yang bisa menyimpan memori cukup banyak. Kalau penyimpanan hanya 16 GB sih sudah pasti ngadat deh gawainya. Sebab tugas anak-anak PAUD itu banyak kirim foto dan video hasil belajar sambil bermain di rumah. 

Guru kemudian harus menilainya untuk rapot perkembangan anak. Punya uang dari mana buat beli gawai baru? Dalam masa sulit ini, ketika sekolah di tutup dan pembelajaran lewat daring, jumlah murid yang daftar ke PAUD berkurang drastis. Dari sisi orangtua merasa percuma bayar sekolah tapi anak balitanya hanya di rumah. 

Mungkin ini gak berlaku buat sekolah favorit. Tapi saya yakin sih sekolah favorit juga akan mengurangi SPP dan uang pendaftaran sekolahnya. Sebab biasanya dulu di sekolah ada makan bersama dan pergi ke suatu tempat untuk puncak tema. Sekarang biaya seperti itu dipangkas karena tak boleh ada kegiatan di sekolah. Otomatis pendapatan sekolah juga berkurang. Bagaimana dengan PAUD yang dikelola secara mandiri bukan PAUD milik pemerintah atau yayasan?  

Saya sendiri mengelola PAUD Non Formal dalam bentuk SPS. PAUD SPS ini adalah PAUD paling bontot munculnya setelah TK, KB dan TPA. Sependek yang saya tahu, sudah banyak SPS yang tumbang karena kekurangan jumlah siswa. Bahkan beberapa diantaranya tidak bisa mengajukan BOP dikarenakan tidak cukup syarat minimal jumlah siswanya. 

Apalagi TPA atau Tempat Penitipan Anak. TPA gak boleh dibuka, padahal orang tua tetap harus kerja. Lalu guru TPA mau disuruh kerja apa? Gak ada anak yang harus diasuh dan dijaga. Kalau di PHK yah gak tega, tapi digaji juga hanya makan gaji buta. Padahal uang lembaga juga berkurang dengan tak ada pemasukan dana. 

Pandemi sejak Februari 2020 hingga akhir tahun ini bukannya mereda tetapi malah makin merajalela. Memang betul semua terdampak. Tapi adakah yang berpikir bahwa lembaga PAUD sangat membutuhkan pertolongan? Beberapa lembaga yang saya kenal pengelolanya sudah banyak yang menyerah. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan pada gurunya jika lembaganya sudah tidak bisa menggaji gurunya lagi sebab pemasukan gak ada. 

Seorang teman bercerita tentang bagaimana dia berdiskusi dengan gurunya untuk masalah ini. 

"Bunda-bunda, terus terang saja dengan kondisi sekarang ini, lembaga kita sudah tidak sanggup menggaji Bunda-Bunda sesuai kontrak kerja yang kita sepakati bersama. Jadi agar sama-sama enak saya persilahkan Bunda-Bunda untuk memilih, apakah tetap bertahan di PAUD ini tanpa digaji sampai situasinya memungkinkan atau mundur dari sini untuk mencari pendapatan yang lebih baik."