Raja Ampat, kepulauan yang dikenal sebagai surga dunia karena keindahan alamnya, kembali menjadi sorotan. Kali ini, isu lingkungan mencuat seiring dengan kontroversi izin tambang nikel di kawasan tersebut. Sejumlah pihak, termasuk masyarakat adat dan aktivis lingkungan, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas demi melindungi salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia ini.
Kawasan Raja Ampat telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark, status yang seharusnya menjamin perlindungan ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Namun, kenyataannya, beberapa izin tambang nikel telah diterbitkan di wilayah ini. Penambangan nikel memang memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama karena permintaan global untuk baterai kendaraan listrik terus meningkat. Meski begitu, dampaknya terhadap lingkungan tidak bisa diabaikan.
Aktivitas tambang nikel dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem laut. Raja Ampat dikenal dengan terumbu karangnya yang indah dan unik. Penambangan di wilayah ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem tetapi juga mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata.
Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan akan berdampak pada keanekaragaman hayati global. Flora dan fauna khas Raja Ampat dapat kehilangan habitatnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan spesies endemik.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dan kelompok masyarakat adat telah mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mencabut izin tambang yang telah diterbitkan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah mengumumkan pencabutan beberapa izin usaha pertambangan (IUP) yang melanggar aturan. Meski demikian, langkah ini dinilai belum cukup karena izin tambang lain masih berpotensi diberikan.
"Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi," kata Bahlil Lahadalia, pada Selasa saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, (10/6/2025).
Pertaruhan Ekonomi vs. Keberlanjutan
Raja Ampat adalah simbol dilema klasik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pada satu sisi, nikel menjadi salah satu komoditas strategis bagi Indonesia. Sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik, nikel memberikan peluang besar untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam revolusi energi hijau dunia. Namun, apa artinya energi hijau jika lingkungan yang menjadi sumbernya hancur tak bersisa?
Penambangan nikel menjanjikan pemasukan besar bagi negara melalui royalti, pajak, dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan permintaan global untuk nikel dapat menguntungkan Indonesia secara ekonomi, terutama jika harga nikel di pasar internasional terus meningkat. Dalam konteks Raja Ampat, pemerintah bisa saja berargumen bahwa keberadaan tambang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.
Namun, data menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi ini sering kali tidak dirasakan secara merata. Banyak penduduk lokal justru terpinggirkan oleh aktivitas tambang, kehilangan akses ke tanah adat mereka, dan menghadapi kerusakan lingkungan yang mengancam mata pencaharian mereka di sektor perikanan dan pariwisata.
Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020--2024 yang diterbitkan oleh Bappenas, partisipasi dan pemanfaatan manfaat ekonomi dari proyek pertambangan---termasuk nikel---oleh masyarakat lokal masih sangat rendah. Dokumen tersebut mencatat secara eksplisit bahwa "masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan" keuntungan ekonomi dari proyek seperti ini .
Kerugian lingkungan dari tambang nikel di Raja Ampat tidak bisa diukur hanya dengan angka. Kerusakan pada ekosistem laut, pencemaran air, dan deforestasi membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonominya. Terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih, sementara flora dan fauna endemik yang punah tidak dapat digantikan.
