Siapkah Indonesia Menghadapi Bonus Demografi ?
Jumlah Penduduk di Indonesia telah mengalami pasang-surut, setelah mengalami penurunan dalam jangka waktu kurang lebih 30 tahun karena digencarkannya program Keluarga Berencana Nasional, jumlah kelahiran mengingkat lagi pasca kebijakan program Keluarga Berencana didesentralisasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Peningkatan jumlah kelahiran terjadi pada tahun 2000-2010 dengan penambahan jumlah bayi sebanyak 3-4 juta. Dengan adanya kondisi semacam ini, maka perkiraan kedepan dari tahun 2020-2039 akan terjadi peningkatan jumlah penduduk dengan usia produktif usia angkatan kerja yang berumur 15-16 tahun. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai angka 160-180 juta jiwa pada tahun 2020 (60% dari jumlah penduduk).
Bonus demografi sendiri merupakan keadaan dimana struktur penduduk akan sangat menguntungkan ditinjau dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangatlah besar. Bonus demografi merupakan salah satu peluang emas dalam kemajuan Indonesia apabila dipersiapkan dengan baik. Pemerintah harus dapat meyiapkan generasi muda dengan tingkat kulaitas SDM secara optimal, baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan dll agar dapat meningkatkan lapangan kerja dan juga investasi di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs) dalam bidang pendidikan bahwa Negara harus menjamin bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan dasar 12 tahun.
Beriringan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan mempengaruhi laju pertumbuhan angkatan kerja yang juga akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari pertambahan angkatan kerja dari kurang-lebih 73,9 juta jiwa pada tahun 1990, naik menjadi 96,5 juta jiwa pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 144,7 juta jiwa pada tahun 2020 (Prijono,2001). Indonesia dengan kondisi demografis yang beragam dapat menyebabkan jenis transisi demografi yang berbeda-beda pula. Bonus demografi dipandang bagaikan 2 sisi mata pisau, efek daan akibat yang ditimbulkan akan berbeda tergantung dari kesiapan negara itu sendiri dalam menghadapinya. Pertanyaan krusialnya adalah bagaimana caranya untuk memanfaatkan jumlah penduduk dengan usia produktif ini dengan optimal? Karena, apabila penduduk yang produktif ini malah menganggur maka sama saja dengan penduduk yang non produktif dan malah akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja.
Bonus demografi adalah peristiwa yang bersifat makro sehingga sulit diterapkan kebijakan oleh pemerintah, oleh karena itu, dalam mengambil manfaat bonus demografi secara optimal, diperlukan tataran mikro oleh pengambil kebijakan agar mudah dan efektif untuk diimplementasikan ke masyarakat dengan usia produktif. Pandangan bonus demografi sebagai demographic divident maupun demographic gift dapat menurunkan tingkat Dependency Ratio dampaknya akan menurunkan beban pemeritah dan masyarakat hingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang merupakan penduduk usia produktif. Peluang dari adanya bonus demografi dapat menurunkan tingkat fertilitas, bagaimana bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena para wanita/ibu-ibu hanya mempunyai waktu yang sempit dalam mengurus dan melahirkan anak karena kegiatan produktif yang dilakukan (bekerja). Para perempuan berlomba dan akan termotivasi untuk masuk pasar kerja dan memperbesar perannya di masyarakat. Dengan rendahnya tingkat fertilitas maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga karena pendapatan yang masuk bukan hanya dari kepala keluarga tapi juga dari istri.
Realitanya saat ini, banyak ditemui penduduk dengan usia produktif hanya menjadi operator maupun buruh kasar dengan tambahan nilai produktifitas yang sangat kecil. Mengapa hal ini terjadi? skill crisis seperti itu terjadi karena masih rendahnya kualitas SDM Indonesia sehingga SDM Indonesia akan sulit bersaing dalam persiangan global ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang pendidikan, 58,36 juta jiwa dari 111,47 angkatan kerja hanya mengenyam pendidikan di tingkat SD kebawah, sungguh ironis. Adanya pertumbuhan ekonomi bukan hanya tergantung pada kualitas SDA tapi juga bergantung pada kualitas SDM sebagai pengelola SDA yang ada.
Dalam upaya peningkatan kualitas SDM diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan menyediakan layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang memadai. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat. Indikator dalam keberhasilan pencapaian kesehatan dapat ditinjau dari menurunnya angka kematian bayi, tingginya agka harapan hidup, dan menurunnya jumlah penduduk yang sakit. Dengan tingginya derajat kesehatan diharpkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk untuk mencapai kesejahteran.
Jadi dalam menghadapi bonus demografi, penduduk dengan usia produktif harus mampu mengembangkan dirinya agar tidak menjadi beban demografi tapi malah dapat produktif untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam peningkatan SDM diperlukan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik maka pemerintah harus mampu menyediakan sarananya secara optimal. Oleh karena itu, peluang emas bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi beban pemerintah. Maksimalkan potensi untuk dapat menjadi modal bangsa yang kuat dan dapat bersaing.
Daftar Pustaka
1.Prijono Tjiptoherijanto, 2001. Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan, Majalah Perencaan Pembangunan, Edisi 23
