"Orang bilang tanah kita tanah surga" seperti itu lagunya, namun terjadi 1.769 konflik agraria sepanjang periode 2014-2018.Â
Indonesia adalah negara agraris, selayaknya pula rakyat juga bisa menikmati kekayaan alam di negeri sendiri. Namun menjemput era modernisasi sektor pertanian di negeri ini malah semakin miris.Â
Debat pemilu presiden ke-2 kemarin menimbulkan kontroversi. Pada debat tersebut Jokowi mengatakan bahwa " Dalam 4,5 tahun hampir tidak ada terjadi pembebasan lahan". Pernyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang ada, konflik agraria terus terjadi di berbagai daerah contohnya seperti yang terjadi di Kulon Progo, Jawa Tengah.
Rakyat Indonesia mayoritas bermata pencarian sebagai petani karena Indonesia merupakan negera yang kesuburannya membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Data yang dikutip dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada Februari 2017 menunjukkan bahwa bidang pertanian, perkebunan, kehutanan serta perikanan menempati bidang kerja tertinggi yakni hingga  mencapai 39.678.453 jiwa.
Banyak masalah yang di hadapi petani di negeri ini, antara lain adalah keterbatasan lahan, gagalnya hasil panen dan juga impor beras yang membuat petani tercekik. Hal ini sudah sepatutnya menjadi fokus pemerintah untuk kembali mensejahterakan petani.
Meskipun dalam debat kemarin Jokowi juga sudah menjelaskan alasan Indonesia mengimpor beras bukan karena kebutuhan beras di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat. Namun hal itu dilakukan sebagai bahan persediaan apabila sewaktu-waktu Indonesia mengalami musibah seperti gagal panen atau bencana alam.
Dewasa ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi berkembang secara pesat, hal tersebut juga turut mempengaruhi biduk sektor agraria. Dimana akan banyak tenaga manusia dan hewan yang digantikan oleh mesin, sehingga beberapa buruh tani yang biasanya membantu pemilik lahan menggarap lahannya menjadi pengangguran dan kehilangan pekerjaan.
Meskipun tak dapat dipungkiri, kemampuan manusia yang tergantikan oleh mesin ini justru membuat sektor agraria di Indonesia berkembang lebih efisien. Selain itu juga, semakin pesatnya perkembangan zaman membuat banyaknya investor asing yang bebas menanamkan modal di tanah Indonesia serta membangun gedung-gedung raksasa sebagai ladang usaha dan menjadikan lahan agraria di Indonesia tersingkirkan.
Namun apakah harus semua lahan pertanian aset dari para petani negeri ini harus diganti dengan gedung-gedung pencakar langit, villa-villa pedesaan atau infrastruktur?
Pada tahun 2019 ini, Indonesia akan kembali memilih kepala negara untuk memimpin negeri ini. Debat pilpres ronde ke-2 kemarin menjadi isu yang sangat menarik, pasalnya debat tersebut menyinggung masalah agraria. Debat kedua calon membuat masyarakat akan lebih cermat lagi untuk memilih siapa kepala negara yang pantas mengangkat kemakmuran untuk rakyat.
Debat yang mengangkat berbagai tema yang salah satunya juga menyinggung mengenai agraria, yang sungguh mengejutkan adalah pendapat Jokowi tentang sudah tidak adanya lagi pembebasan lahan 4,5 tahun terakhir ini.
